JAKARTA - Kesamaan data sangat berkaitan dengan penggunaan anggaran yang disusun dalam APBD Perubahan dan APBD 2024. Untuk itu, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, ingin mempercepat penyamaan data. Hal itu diutarakan saat membuka acarakick offdanhigh level meetingkonsinyasi satu data pembangunan, Kamis (24/8).
Pertemuan ini dilakukan untuk percepatan membentuk satu data pembangunan antara PemprovJakarta dan pemerintah pusat. "Pemprov ingin mempercepat kesamaan data karena sangat berkaitan dengan penggunaan anggaran yang disusun dalam APBD Perubahan dan APBD 2024," ujar Heru dikutip jakartagoid.
Pemprov DKI sangat concern dengan satu data pembangunan ini, terutama nanti data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, Bappenas, dan Kementerian Koordinator. "Sebab, Pemprov memiliki anggaran jaring pengaman sosial yang cukup banyak," ujar Heru.
Dia menegaskan dalam mendistribusikan jaring pengaman sosial kepada masyarakat, harus dilakukan berdasarkan data agar tepat sasaran. Seperti dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Kalau data tidak jelas, dikhawatirkan akan ada pemborosan APBD dan ketidaktepatan penerima program jaring pengaman sosial. Karena itu, pemprov ingin perwujudan data satu pembangunan dapat dipercepat. Dia berharap September ini sudah ada. "Dengan demikian, kebijakan dalam APBD Perubahan dan APBD 2024 tidak salah," jelas Heru.
Semua program jaring pengaman sosial ditargetkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem Jakarta. Gubernur Heru menegaskan Pemprov harus membantu masyarakat miskin keluar dari kondisinya.
"Masyarakat miskin Jakarta harus diurus. Itu intinya. Jadi, goal-nya percepatan satu data pembangunan. Kalau sudah ter-update, kita bisa efisiensi anggaran jaring pengaman sosial. Jadi, bisa menghemat anggaran, namun tetap bisa tepat sasaran," terangnya.
Anggaran hasil efisiensi tersebut, menurut Heru, bisa dialihkan untuk mendukung program-program pembangunan lainnya seperti pengembangan transportasi publik. Ada Light Rapid Transit, Mass Rapid Transit, dan Transjakarta. Bisa juga untukperbaikan RW kumuh atau penyediaan air bersih.
"Data ini harus benar-benarfixed. Karena kalau bisa efisiensi anggaran, dapat untuk program pembangunan lain. Sekali lagi untuk siapa? Untuk warga Jakarta, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah," tandasnya.
