JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan akan mempelajari penerapan jalan berbayar (electronic road pricing/ERP) ke Singapura. Pasalnya, negara tetangga ini telah berhasil menerapkan jalan berbayar sejak tahun 1974 hingga sekarang.
"Tahun lalu sudah digagas, dan tahun ini kita follow up lagi. Ini adalah pelatihan untuk mempersiapkan diri di 2018, kita akan menerapkan ERP," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga S Uno, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (28/11).
Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terus memproses pengadaan ERP yang rencananya akan diterapkan di Jalan Sudirman-Thamrin dan Jalan Rasuna Said. Dia berharap, pengadaan ERP itu segera tuntas dan bisa diterapkan pada tahun 2018 mendatang. "Dan kita pilih teknologinya yang tentu teknologi terkini untuk 5, 10, 20 tahun ke depan. Singapore menerapkan ERP dari tahun 1974 dan sekarang sudah berjalan hampir 50 tahun, berarti ada pengalaman yang bisa kita dapat," katanya.
Pelatihan ERP ini, tegasnya, penting dilakukan agar petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta lebih memahami penerapan jalan berbayar guna mengurai kemacetan di Jakarta. Workshop ini, lanjutnya, menjadi wadah berbagi ilmu pengetahuan antar kedua kota dalam penerapan kebijakan mengurangi kemacetan.
"BPSDM kita terlibat nanti juga ada dari Pemprov yang dikirim ke Singapura. Kemarin tanggal 7-11 November sudah ada. Dan akan lebih banyak yang dikirim untuk melihat penerapan ERP di sana dan belajar untuk memastikan bagaimana penerapannya di Jakarta. Itu bentuk kerja samanya," tutupnya.
Saat ditanya kemungkinan adanya jalan berbayar untuk sepeda motor, Sandi mengharapkan adanya teknologi ERP yang mumpuni. Sebab, ungkapnya, ada tiga juta lebih kendaraan roda dua yang beroperasi di Jakarta. Dia berharap, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa mendulang retribusi lebih dari pengguna sepeda motor itu melalui ERP.pin/P-5
