BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor secara bertahap mulai membuka sektor ekonomi dengan protokol kesehatan yang kuat. Upaya tersebut tidak lain untuk memulihkan ekonomi masyarakat agar tidak memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Maka, kita buka secara perlahan dengan protokol kesehatan yang kuat. Kalau tidak buka, APBD Bogor akan selesai pada bulan Oktober," ujar Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Bogor, di hadapan anggota Komisi VIII DPR RI, di Balai Kota, Bogor, Selasa (30/6).
Bima sependapat dengan anggota Komisi VIII DPR RI yang memberikan masukan berdiam di rumah dapat mencegah penularan Covid-19. Namun di sisi lain, Bima tidak dapat menutup mata bahwa masyarakat membutuhkan makan.
Sehingga, masyarakat perlu ke luar rumah untuk mencari nafkah. Agar terhindar penularan Covid-19, masyarakat diminta untuk memperkuat protokol kesehatan.
Pasalnya, satu sektor ekonomi dibuka dapat membuka berbagai lapangan pekerjaan. Seperti, hotel untuk pernikahan, maka dari event tersebut para perias, katering maupun dekorasi akan kembali mendapatkan pekerjaan.
Hingga saat ini, Pemkot Bogor telah membuka sejumlah mal untuk memulihkan ekonomi dengan protokol kesehatan yang ketat. "Jangan sampai kita buka, potensi positifnya lebih banyak tapi PAD (Pendapatan Asli Daerah) nggak masuk, ini yang coba kita seimbangkan," ujar dia tentang kombinasi sektor ekonomi dan kesehatan.
Bima mengatakan di akhir PDBB proporsional, perputaran ekonomi Kota Bogor mulai pulih, terutama saat weekend. Karena, banyak warga Jakarta maupun luar Bogor datang dan menginap di Bogor. Sedangkan pada weekdays, pemulihan ekonomi ekonomi masih bertahap.
Sementara, Diah Pitaloka, anggota Komisi VIII DPR RI mengatakan setelah tiga bulan masa PSBB, fokus kegiatan mulai beralih pada new normal yang berarti ekonomi mulai bergerak. Dia mencermati pemerintah pusat mulai melakukan pendekatan pada ekonomi mikro, UMKM.
"Jadi selain pendekatan disiplin protokol Covid-19. Kita juga melihat kembali protokol penguatan ekonomi mikro, terutama di pemerintahan kabupaten dan kota," ujar dia.
Nantinya, sektor ekonomi mikro akan menjadi pembahasan diskusi anggaran, baik pusat maupun daerah.
"Karena kontribusi penguatan ekonomi daerah otomatis ke ekonomi nasional," ujar dia.
Untuk itu, pendekatan tersebut membutuhkan kerja sama dengan kalangan usaha.
n din/p-5
