BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, kembali membuat skenario pemulihan ekonomi daerah setelah menghadapi gelombang kedua penularan Covid-19.

"Akan ada tiga tahapan pemulihan ekonomi daerah, mulai dari penyelamatan, pemulihan, dan normalisasi," ungkap Bupati Bogor, Ade Yasin, di Cibinong, Bogor, Minggu (18/7).

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor itu menyebutkan bahwa langkah penyelamatan dilakukan terhadap tenaga kerja dan usaha ekonomi di berbagai sektor yang terdampak pandemi. Kemudian, menurutnya, tahap pemulihan ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbagai sektor serta penyerapan tenaga kerja.

"Pada tahap normalisasi itu kita tinggal melanjutkan program pemulihan sektor ekonomi secara normal," kata Ade Yasin.

Ia mengatakan sedikitnya ada empat fokus pemulihan ekonomi dengan berbagai program yang disebar ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Pertama, yaitu peningkatan daya beli melalui 12 program di sembilan SKPD.

Kedua, peningkatan kesempatan kerja melalui lima program di lima SKPD. Ketiga, peningkatan produksi dan pemasaran melalui 26 program di delapan SKPD. Keempat, penguatan dunia usaha melalui tujuh program di lima SKPD.

Sebagai informasi, pandemi Covid-19 berimbas pada meningkatkan angka kemiskinan di Kabupaten Bogor dari 9,06 persen pada 2019 menjadi 14,2 persen pada tahun 2020.

Menurutnya, laju pertumbuhan ekonomi di wilayahnya melambat menjadi -1,17 persen pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 5,85 persen.

"Adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan pembatasan kegiatan masyarakat, berdampak pada turunnya aktivitas produksi barang dan jasa, terutama yang bertumpu pada sektor ekonomi sekunder dan tersier," kata Ade Yasin.

14 Industri

Sementara itu, Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor memberi sanksi berupa tindak pidana ringan (tipiring) kepada 14 industri yang melanggar aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Mulai awal PPKM Darurat 3 Juli-16 Juli 2021 tercatat tipiring industri ada 14 kasus dan tipiring nonindustri ada 75 kasus," ungkap Ade Yasin.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor itu menyebutkan industri tersebut ditindak lantaran mengabaikan aturan mengenai batas maksimal jumlah pegawai yang dibolehkan masuk kerja selama PPKM darurat.

Baca Juga: