Pemerintah mulai serius melakukan kajian terkait rencana perpindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke kota provinsi di luar Jawa. Tiga provinsi, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur disebut-sebut sebagai tiga wilayah alternatif ibu kota yang baru.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat tengah serius menyiapkan studi literaturnya. Koordinasi intensif dilakukan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Beberapa kota di dunia,
seperti Canberra dan Washington DC, termasuk menjadi acuan dalam studi urban city ini.
Untuk mengupas masalah ini, Koran Jakarta mewawancarai Menteri PU PR, Basuki Hadimuljono, Selasa (11/7). Berikut petikannya.
Bagaimana perkembangan pembahasan rencana perpindahan ibu kota?
Masih kita bahas planning-nya ya. Planning-nya nanti kira-kira seperti apa. Jadi, baru membahas urban planning-nya seperti apa. Belum sampai desainnya. Kita lagi studi literatur.
Kita lihat Washington DC kayak apa, Canberra kayak apa, Astana kayak apa, Brasil kayak apa. Kemudian "kalau" jadi pindah, karena "kalau"- nya itu yang menjawab nanti Bappenas. Itu baru kita detailkan.
Untuk ibu kota yang baru, Indonesia butuh kota yang seperti apa?
Bukan begitu ya pertanyaanya. Tapi kalau Jakarta, bagian dari Pulau Jawa. PDB-nya Indonesia dari Jawa 58 persen.
Penduduknya 70 persen di Jawa. Tetapi, tanahnya cuma 6 persen dari total area Indonesia. Jadi ketimpangan itu yang akan kita atasi untuk meratakan pembangunan.
Studi literatur ini sampai kapan dilakukan?
Kalau studi leteratur ini terus saja dilakukan. Tapi sambil menunggu hasil kajian Bappenas
Jadi tahun depan (2018) sudah masuk tahap apa?
Kalau memang diputuskan pindah, ya mulai dengan lebih maju lagi. Ini kan baru urban planningnya mau kayak apa kotanya. Ini mudah-mudahan bisa kita lakukan. Ini kan berurutan, 2018 baru kita buat desainnya.
Yang dibutuhkan Kementerian PUPR saat ini apa?
Saya masih menunggu Bappenas, berapa hektare butuhnya, kayak apa infrastrukturnya. Ini lagi kita pelajari.
Bagaimana mengawasi harga tanah yang dipastikan naik dan dikuasai swasta?
Sudah dikunci. Itu tanah negara.
Di sana masih banyak perkebunan (sawit)?
Enggak. Makanya opsi-opsi yang disampaikan kepala daerah kepada Presiden Jokowi itu sudah dikunci bahwa itu tanah negara.
Di provinsi mana saja lokasinya?
Ya tiga itu. Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
Tanah negara itu masih berbentuk hutan?
Iya masih kawasan hutan
Nanti bermasalah dong?
Ya nggak, kita kan mungkin ingin garden city atau foresty city. Makanya didesain dengan baik.
Butuh biaya berapa?
Belum. Masih dihitung. Masih terlalu dini kalau menghitung itu.
Apa saja yang nanti akan pindah?
Itu sedang di-list. Semua kementerian, kemudian lembaga mana saja, kedutaan apa saja. Tapi kan belum diputuskan. Ini kan baru laporan pendahuluan saja.
Tapi, kalau misalnya Jakarta ini jadi kota perdagangan, apakah Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa keuangan (OJK) harus pindah. Itu belum juga diputuskan.
Peran swasta bagaimana?
Ya, jadi kalau kita butuh government area, misalnya 30.000 hektare, tapi kotanya bisa 80 ribu sampai 100 ribu hektare. Maka sisanya itu bisa dikerjasamakan untuk membangun infrastruktur. achmad/AR-3
