Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Suharti, menekankan pemimpin kebijakan pendidikan harus mampu mengentaskan masalah ekonomi. Menurutnya, pendidikan dapat menjadi sinyal atas kemampuan individu di pasar kerja.
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Suharti, menekankan pemimpin kebijakan pendidikan harus mampu mengentaskan masalah ekonomi. Menurutnya, pendidikan dapat menjadi sinyal atas kemampuan individu di pasar kerja.
"Pemerintah dan pemda bertanggung jawab memastikan pendidikan tidak sekadar sinyal, tapi diterjemahkan dalam kemampuan individu, kompetensi individu," ujar Suharti dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan VIII tahun 2023, di Jakarta, kemarin.
Dia mengatakan, peningkatan akses pendidikan harus sejalan dengan kompetensi lulusan yang dibutuhkan pemberi kerja. Namun, kerap muncul masalah bahawa lulusan tidak menunjukan hasil positif dengan kompetensi yang tidak sesuai.
"Kita harus memastikan bahwa kualitas pendidikan terjamin baik sistem budaya maupun praktiknya. Upaya tersebut didasari atas organisasi pemerintahan yang bekerja secara efektif," katanya.
Suharti mengungkapkan, pengentasan masalah ekonomi juga erat kaitannya dengan sektor budaya, riset, dan teknologi. Sektor riset dan teknologi dibutuhkan untuk mengetahui hal-hal terkait kemiskinan dan intervensi yang dibutuhkan.
Dia menambahkan, dalam kebijakan kebudayaan, adanya Undang-undang Pemajuan Kebudayaan menekankan bahwa tujuan kebudayaan tidak hanya perlindungan dan pengembangan. Tujuan kebudayaan termasuk dalam pemanfaatan objek kebudayaan untuk penguatan berbagai sektor termasuk ekonomi.
"Kita perlu sadar masalah substantif apa dalam sistem pendidikan kita dalam bidang kebudayaan, riset teknologi, bagaimana dampaknya dan mencari apa saja alternatif kebijakan yang disodorkan untuk bisa diterjemahkan dalam program pembangunan," tandasnya.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, mengatakan, selama tiga tahun terakhir pihaknya terus mendorong transformasi pada sistem pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi melalui kebijakan Merdeka Belajar. Untuk mewujudkan hal tersebut salah satunya butuh kompetensi kepemimpinan strategis.
"Pemimpin yang mampu memberikan arah dan inspirasi yang diperlukan dalam melaksanakan visi misi dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi," katanya.