Pemimpin Daerah Dinilai Lebih Adaptable Hadapi COVID-19
Jakarta-Praktisi Branding dan Kepemimpinan Politik Dr. Rahmat Yananda menilai pemimpin daerah lebih adaptable dalam menghadapi krisis Covid-19. Adaptabilitas tersebut merupakan bagian dari resiliensi sebuah negara dalam mengatasi krisis dalam pandemi ini.
"Pemimpin harus memiliki perubahan mindset agar mampu membuat pemerintahan yang resilien atau Governance Resillience," kata Dr. Rahmat dalam diskusi daring Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), Rabu (24/6).
Namun, ia menilai dalam situasi pandemi saat ini tidak ada perubahan mindset untuk memunculkan kemampuan beradaptasi.
Lebih lanjut, Dr. Rahmat menyebut kemampuan beradaptasi harus muncul dari bawah. Pemimpin dalam situasi pandemi berperan sebagai orkestrator. Dia pun menilai pemerintah daerah lebih mampu beradaptasi dalam menghadapi masalah ini. "Misalnya Ridwan Kamil mengadakan tes masal, atau Anies yang ingin melakukan pembatasan wilayah, dan bagaimana Ganjar Pranowo yang ingin tidak ada mudik," ujarnya.
Di lain pihak, Dr. Rahmat menyayangkan keputusan pemerintah pusat dalam membuat kebijakan yang masih dinilai simbolik. Ia menyebutkan sebuah kebijakan harusnya ada substansi dan strategi di baliknya. "Keputusan-keputusan pemerintah pusat untuk menangani Covid-19 masih bersifat top down atau dari atas ke bawah," komentar Dr. Rahmat.
Sementara itu, Ahli Psikologi Sosial Dicky Pelupessy menganggap komunitas adalah aktor terpenting dalam mengatasi wabah pandemi Covid-19.
"Kita memang punya negara, dan negara punya kebijakan. Tetapi, kita tidak bisa mengharapkan sepenuhnya kepada negara," ujarnya. Meski begitu, Dicky menegaskan bukan berarti negara bisa lepas tangan sepenuhnya. "Negara, lewat kepemimpinan, menguatkan komunitas. Negara memampukan komunitas untuk beraksi dan beradaptasi menghadapi peristiwa yang dialami secara kolektif ini," tukas dia.
Ketua Policy Center ILUNI UI Mohammad Jibriel Avessina menegaskan bahwa negara, kepemimpinan, dan resiliensi komunitas adalah komponen yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Untuk itu, Policy Center sudah menerbitkan kertas kerja untuk memberikan rekomendasi penanganan Covid-19 kepada pemerintah. "Salah satu rekomendasinya adalah di bidang sosial politik atau disebut dengan solidaritas terpimpin," sebut Jibriel
Konsep tersebut merupakan kolaborasi antara kepemimpinan kooperatif dan fenomena solidaritas yang ada di masyarakat. Dia memaparkan bahwa solidaritas masyarakat yang ada harusnya dipimpin. Namun, saat ini seolah-olah solidaritas kebijakan pemerintah
berjalan di satu sisi dan solidaritas sosial di masyarakat berjalan di sisi yang lain.
"Resiliensi komunitas di Indonesia ini jangka waktunya pendek dan harus ada pola kepemimpinan yang baik. Maka, konsep Solidaritas Terpimpin ini diharap mampu memperkuat resiliensi masyarakat," pungkas Jibriel .sur/Ar-3
