JAKARTA - Pelaksanaan Pemilu 2024 yang lancar dan aman menjadi kunci untuk tetap menjaga kepercayaan investor. Kinerja investasi akan sangat terpengaruh oleh stabilitas di bidang hukum di Tanah Air.

"Kalau kita lihat ini pemilu semuanya lancar, efektif, semuanya smooth, pergantian pemimpin akan oke, nanti lambat laun akan bergerak naik investasinya," kata pengamat hukum bisnis dan perdagangan internasional, Ariawan Gunadi, di Jakarta, Jumat (8/12).

Seperti dikutip dari Antara, Ariawan menuturkan wajar jika hajatan pesta demokrasi pemilu akan mempengaruhi perspektif para investor.

"Karena, dengan tahun politik yang ada, kemungkinan investor akan menahan, menunggu perkembangan terkini," kata Ariawan.

Oleh karena itu, Ariawan berpendapat akan ada potensi perlambatan ekonomi pada momentum pergantian kepemimpinan tahun 2024 mendatang.

Untuk bisa menggenjot aliran investasi pada tahun politik 2024, Ariawan menegaskan perlu ada perbaikan tata kelola pemerintahan. Ia juga mengingatkan jangan sampai masalah hukum yang melibatkan pejabat negara menggoyahkan kepercayaan investor.

Perizinan Mudah

Kondisi politik yang kondusif juga dinilai jadi kunci membangkitkan kepercayaan investor. Demikian pula koordinasi yang erat dan perizinan yang mudah perlu ditingkatkan untuk bisa mempermudah investor menanamkan modal di Tanah Air.

"Integrasi antarkementerian juga penting untuk mendulang investasi yang baik dari asing ke Indonesia. Lalu, permudah perizinan, ketika asing masuk, permudah kesempatan berkarya orang lokal, kombinasi sama asing, sehingga kolaborasi antara kita dengan negara lain lebih mudah," kata Guru Besar Universitas Tarumanagara itu.

Sebelumnya, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, memperkirakan konsumsi rumah tangga akan tumbuh tinggi saat Pemilu 2024.

Sektor perekonomian yang juga akan ikut terkerek oleh pemilu, antara lain sektor makanan, minuman, pakaian, alas kaki, jasa perawatan, transportasi, komunikasi, hotel, restoran, dan perlengkapan rumah tangga.

"Gambarannya adalah sektor-sektor fast moving consumer goods (FMCG) akan menikmati windfall hajatan 5 tahunan," kata Eko.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Pemilu 2019 yang dilaksanakan pada kuartal II, konsumsi rumah tangga tumbuh lebih tinggi dari tiga kuartal lain yakni sebesar 5,18 persen.

Konsumsi rumah tangga yang naik karena pemilu juga diyakini turut andil dalam penurunan tingkat kemiskinan dari 9,36 persen pada Maret 2023 menjadi 9,16 persen pada 2024. Di samping itu, tingkat kemiskinan juga turun karena bantuan sosial dan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2024 diperkirakan hanya akan turun tipis dari 5,32 persen menjadi 5,01 persen karena investor masih wait and see dalam berinvestasi di tahun politik.

"Sehingga penciptaan lapangan kerja terbatas. Ditambah ekonomi global juga masih redup yang menyebabkan banyak perusahaan eksportir yang masih melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja)," kata Eko.

Karena itu, di tengah tahun politik, Indef memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 4,8 persen pada 2024.

Pemerintah juga diminta mewaspadai inflasi terutama karena kenaikan harga volatile food yang permintaannya berpotensi meningkat selama perhelatan Pemilu 2024.

Pada 2024 inflasi diperkirakan mencapai 3,2 persen secara tahunan. "Secara umum hajatan demokrasi lima tahunan ini tetap akan menstimulus inflasi, apalagi diikuti oleh produksi pangan yang berisiko menurun seiring pengaruh cuaca dan di sisi lain permintaan pangan saat pemilu yang meningkat," kata Eko.

Baca Juga: