Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta peserta Pemilu 2024 untuk mewujudkan kontestasi pesta demokrasi yang bermartabat, jurdil, beretika luhur, dan tidak menabrak dasar negara serta konstitusi.
YOGYAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak peserta Pemilu 2024, baik pemilihan legislatif dan pemilihan presiden bersikap ksatria untuk mewujudkan kontestasi pesta demokrasi yang bermartabat.
Haedar Nashir mengatakan pada Pemilu 2024 , baik pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres), dirinya mengajak untuk berpemilu dan berkontestasi dengan langsung umum bebas rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil), serta bermartabat dan beretika luhur agar tidak menabrak dasar negara, konstitusi dan nilai-nilai dasar negara.
"Berkontestasilah dengan ksatria sebagai negarawan, baik untuk pileg dan pilpres. Jangan menang untuk menang, apalagi menang dengan menghalalkan segala cara," kata Haedar Nashir di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (7/1).
Ia mengatakan Indonesia telah melaksanakan pemilu ke enam ini di Era Reformasi, belum dihitung pada Era Orde Lama dan Orde Baru.
"Untuk itu, jadilah kontestan-kontestan yang betul-betul menjadi teladan bagi bangsa ini, menjadi negarawan. Maka jaga pemilu ini," katanya.
Haedar berharap kepada penyelenggara Pemilu 2024, KPU dan Bawaslu benar mengawal pemilu ini supaya berjalan dengan baik, makin jujur dan adil, dan jauh dari penyimpangan dan kecurangan. "Jadi kalau kita berpemilu tidak sejalan dengan aturan lagi, maka betapa menurunnya kualitas pemilu," katanya.
Namun demikian, lanjut Haedar, kualitas pemilu semua tergantung pada jiwa warga negara dan bangsa.
Sikap Muhammadiyah pada Pileg dan Pilpres 2024, kata Haedar, Muhammadiyah tetap sebagai organisasi yang non-partisan dan itu dipahami oleh seluruh warga, bahkan oleh rakyat Indonesia, dan berbagai pihak bahwa Muhammadiyah tetap menjaga kepriadiannya, yakni tidak dukung mendukung, apalagi partisipan.
Selanjutnya, Muhammadiyah tetap menjaga nilai-nilai berbangsa dan bernegara, termasuk pemilu. "Maka kami harapkan bahwa selain Muhammadiyah, institusi negara juga harus non-partisan agar negara ini terawat menjadi milik semua," katanya.
Haedar berpesan siapa pun presiden terpilih dan kalah pada Pemilu 2024 dengan ksatria menerimanya. Yang menang dengan cara demokratis dan elegan tanpa kecurangan akan menjadi dukungan politik yang berharga, tapi kalau menang dengan cara-cara tidak baik, tidak benar, maka akan menjadi beban politik.
Begitu juga yang kalah, dengan pemilu yang jujur, maka akan legowo. Kalau tidak akan menimbulkan masalah baru. "Kuncinya, pertanggungjawaban moral kebangsaan dan konstitusional dari seluruh elit dan penyelenggara negara," katanya.
MENAHAN DIRI
Dalam kesempatan itu, Haedar Nashir juga berharap aparat Polri dan TNI dapat taat konstitusi dan melindungi seluruh warga negara Indonesia (WNI), khususnya mencegah terjadinya kekerasan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Dia mengatakan kekerasan akibat dari proses demokrasi maupun kampanye pemilu merupakan ranah hukum. "Untuk itu, secara hukum dan formal regulasi sistem bernegara, kami harapkan aparat Polri dan TNI untuk betul-betul berdiri tegak di atas konstitusi dan melindungi seluruh warga bangsa, termasuk mencegah terjadinya kekerasan pemilu," kata Haedar Nashir.
Dia juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk bisa menahan diri dan menjalani kontes demokrasi dengan mengedepankan akal. "Saya yakin masyarakat sudah bisa menjadi fungsi sosial kontrol bagi proses yang tidak baik," tambahnya.
Menurut dia, kekerasan dalam hal apa pun akan merugikan kehidupan berbangsa. "Untuk itu, mari kita menahan diri dan mengedepankan akal dalam kontes," ujar Haedar Nashir.
Pernyataan Haedar tersebut untuk menyikapi kasus dugaan kekerasan terhadap relawan di Madura, Boyolali, dan Sleman, selama kampanye Pemilu 2024.
