Menko Polhukam memastikan Pemilu 2024 tetap digelar sesuai jadwal pada 14 Februari dan pilkada serentak pada 27 November.
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa tahapan Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022.
"Tahun ini adalah tahun politik. Alhamdulillah pemerintah berhasil memastikan sekurang-kurangnya sampai saat ini, sekurang-kurangnya sampai tahapan ini dan insyaallah sampai tahapan akhir ke depan bahwa Pemilu 2024 itu jadi dilaksanakan sesuai kalender konstitusi," ujar Mahfud MD dalam Forum Diskusi Sentra Gakkumdu, sebagaimana dipantau secara daring melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Selasa (8/8).
Adapun pelaksanaan pilpres akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024, sedangkan pilkada jatuh pada 27 November 2024.
Untuk itu, sambung Mahfud, tak ada lagi isu penundaan dan perpanjangan periode Pemilu 2024. Pasalnya, dampak yang akan ditanggung oleh konstitusi sangat berat apabila pemilu tak berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
"Bisa menimbulkan kekisruhan di bidang politik kita, kalau kita tidak bisa memastikan bahwa pemilu akan diselenggarakan dengan sungguh-sungguh dengan yang dijadwalkan," jelasnya.
Sebelumnya, pada Jumat (14/7), Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 November 2024. "Pemerintah tetap sesuai dengan skenario undang-undang bahwa pilkada dilaksanakan pada November 2024," kata Juri di Jakarta, Jumat.
Pada Kamis (14/7), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengusulkan pemerintah dan penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membahas opsi penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024..
Gunakan Hak Pilih
Oleh karena itu, Mahfud MD menyerukan agar masyarakat menggunakan hak pilihnya atau tidak golput dalam Pemilu 2024.
Awalnya, Mahfud mengatakan tidak ada manusia yang sempurna begitu pula dengan seorang calon pemimpin. Setiap calon pemimpin pasti memiliki sisi baik dan buruk. "Tidak mungkin manusia itu 'oh ini calon pemimpin paling baik', tidak ada itu celahnya atau 'oh ini calon pemimpin atau calon wakil rakyat yang sangat jelek'. Jangan dipilih karena itu tidak ada baiknya. Manusia itu ada baiknya dan jeleknya," kata Mahfud.
Apabila ada pemikiran bahwa semua calon pemimpin itu buruk, Mahfud mengajak agar masyarakat tetap ikut memilih dalam pesta demokrasi lima tahun sekali itu. Dia mengimbau masyarakat untuk memilih pemimpin yang memiliki sedikit kejelekan dibandingkan pemimpin lainnya.
"Kalau saudara berpikiran, wah calon pemimpin kita tidak ada yang baik, jelek semua. Maka jangan tidak memilih, pilihlah yang kejelekannya lebih sedikit, karena pemimpin harus ada," tegasnya.
Menurut dia, masyarakat akan rugi sendiri bila tak ikut berpartisipasi dalam pemilu, sebab pemilu itu bukan mencari pemimpin yang baik, tapi menghalangi orang yang lebih jahat untuk memimpin. "Ada filsuf politik yang mengatakan begini, 'pemilu itu bukan mencari pemimpin yang baik pemimpin itu sulit loh menghadirkan pemimpin yang baik. Tapi pemilu itu adalah untuk menghalangi orang yang lebih jahat untuk menjadi pemimpin," ujar Mahfud.
Ia menuturkan seorang calon pemimpin yang baik tidak hanya mendengarkan aspirasi kelompoknya yang hanya memanfaatkan politik elektoral maupun politik identitas melainkan mampu mendengarkan aspirasi rakyat dengan baik.
Mahfud MD mengatakan pemilu memiliki tujuan untuk mencari pemimpin yang disepakati bersama karena Indonesia adalah negara demokrasi yang kedaulatannya berada di tangan rakyat. "Pemilu itu mencari pemimpin bersama, bukan mencari musuh. Mencari pemimpin itu, karena kita negara demokrasi dan kemampuan serta aspirasi masyarakat berbeda-beda, sehingga diperlukan pemimpin yang bisa menjahit semua perbedaan," kata Mahfud.
