Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional telah mendukung seruan Arab Saudi kepada masyarakat internasional untuk melabeli kelompok Houthi yang didukung Iran sebagai organisasi teroris.
Houthi disebut harus dihukum karena menghalangi inisiatif perdamaian sejak menguasai Yaman 'dengan paksa' pada 2014, dan menolak semua upaya untuk mengakhiri perang saudara di negara itu. Teranyar, Houthi menolak memperbarui gencatan senjata yang ditengahi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah berlangsung sejak enam bulan.
Houthi juga dituding bertanggung jawab atas ribuan ranjau darat di Yaman dan kejahatan kemanusiaan lain, termasuk dengan kejam menekan penduduk di daerah yang mereka kuasai, dan telah menculik ratusan warga Yaman, termasuk wanita.
"Milisi Houthi telah menyebabkan krisis kemanusiaan terbesar di dunia, selain jutaan orang tewas, terluka dan terlantar, dan melakukan kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan. Mereka harus segera diklasifikasikan sebagai organisasi teroris," kata pemerintah Yaman dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita resmi Yaman, SABA.
Sejumlah pejabat Yaman dan pihak lain yang mendukung seruan untuk menetapkan Houthi sebagai teroris berpendapat bahwa itu adalah langkah terakhir untuk memperoleh kedamaian setelah semua pilihan dalam upaya membujuk Houthi untuk berdamai terus menemui kegagalan.
Berbicara kepada outlet berita Arab News, Wakil Menteri di Kementerian Informasi Yaman, Najeeb Ghallab, mengatakan komunitas internasional dan PBB khususnya, harus berusaha menggunakan sebutan teroris sebagai bentuk tekanan untuk memotivasi Houthi agar secara aktif terlibat dan mematuhi upaya untuk mengakhiri konflik.
"Untuk meyakinkan Houthi untuk menerima perdamaian, masyarakat internasional harus memberikan tekanan yang signifikan - dan penunjukan akan menjadi instrumen yang kuat untuk tekanan," katanya.
Ghallab menegaskan selama Houthi terus menolak untuk menerima proposal perdamaian dan bekerja untuk mengakhiri konflik, bencana kemanusiaan di Yaman hanya akan bertambah buruk.
"Melemahkan dan mendorong gerakan ini untuk merangkul perdamaian akan membantu meringankan situasi kemanusiaan Yaman, yang dieksploitasi dan didorong oleh Houthi," katanya.
Sementara itu, pemerintah Yaman bergabung dengan negara-negara lain dalam mendesak Houthi untuk membebaskan karyawan Yaman dari kedutaan AS dan PBB yang diculik di Sanaa setahun yang lalu.
Sebelumnya, pada hari Selasa (18/10), Kabinet Saudi menegaskan kembali dukungannya terhadap upaya masyarakat internasional untuk membawa perdamaian ke Yaman dan mendesak dunia untuk menetapkan Houthi sebagai organisasi teroris dan mengambil tindakan untuk memotong sumber pendanaannya.
Menteri Penerangan Yaman, Muammar Al-Eryani, mengatakan penculikan itu adalah bukti lebih lanjut bahwa Houthi adalah "teroris" yang mengabaikan aturan dan norma diplomatik.
"Menyerang kedutaan asing, menahan pegawai misi diplomatik dan menggunakannya sebagai alat pemerasan adalah semata-mata praktik teroris asing dan itu tidak mencerminkan rakyat Yaman, yang menghargai saudara dan teman," katanya, seperti dikutip dari Arab News.
Mengecam tindakan Houthi, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken pada hari Rabu (19/10) juga menyerukan pembebasan 12 pekerja AS dan PBB yang diculik dari kedutaan AS di Sanaa.
"Saya menyerukan kepada Houthi untuk membebaskan warga Yaman ini dan mengembalikan mereka ke keluarga mereka sebagai demonstrasi komitmen mereka terhadap perdamaian bagi rakyat Yaman dan kesediaan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan masa depan yang menghormati supremasi hukum," katanya.
Senada, misi kemanusiaan Uni Eropa di Yaman membuat permintaan serupa, dalam sebuah pesan yang diposting di Twitter.
"Uni Eropa mengulangi seruannya pada Houthi untuk membebaskan semua Kedutaan Besar AS dan karyawan PBB yang ditahan. Pembebasan mereka akan menyampaikan pesan penting komitmen terhadap perdamaian," tulis mereka.
