JAKARTA - Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dinilai baik oleh negara-negara G20. Dalam presidensi Indonesia G20, BLK komunitas juga ditawarkan untuk menjawab isu pengembangan sumber daya manusia (SDM). Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, dalam Kick Off G20 On Education And Culture, di Jakarta, Rabu (9/2).
"Ini konsep yang kita tawarkan dalam anggota G20. Ketika menyampaikan itu di awal, negara-negara lain mengapresiasi," ujarnya. Chair of Employment Working Group G20 tersebut menerangkan, konsep BLK Komunitas sangat baik mengingat negara-negara G20 memiliki latar belakang sosial dan budaya mirip Indonesia.
Pengembangan SDM bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan perusahaan. Masyarakat juga harus terlibat. Dalam praktiknya, dikenal dengan konsep community based vocational training.
Konkretnya BLK komunitas seperti dilakukan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan.
Lebih jauh, Anwar menyebut, selama ini BLK hanya milik pemerintah dan swasta. Untuk itu pemerintah memberi insentif kepada lembaga-lembaga yang sudah teruji dalam penguatan konstruksi sosial. Dia mencontohkan, pesantren sebagai salah satu bukti penguatan sosial masyarakat. Sampai kini, pesantren masih eksis di tengah gempuran paham-paham eksternal.
Meski begitu, kata dia, persoalannya ketika para santri lulus. Lulusannya memiliki kekuatan secara mental, tapi tidak kuat secara ekonomi. "Maka dari itu, arahan Presiden agar penguatan ekonomi diberikan untuk membangun BLK Komunitas atau community based vocational training," tandasnya.
Sebagai informasi, sampai akhir tahun 2021 Kemenaker sudah membangun hampir 3.000 BLK Komunitas. Setiap tahun, Kemenaker akan membangun sekurang-kurangnya 1.000 BLK Komunitas.
