MALANG - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan pemerintah tengah serius dalam upaya menyiapkan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM). Bukti keseriusan tampak dari persiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang memuat soal pengembangan pendidikan vokasi.
"Saat ini, bulan-bulan kita mendesain seperti apa (APBN 2019). Kalau kurikulum strukturnya seperti apa, modulnya apa saja yang bisa diambil. Jangan sampai memilih yang justru nanti digusur oleh ekonomi digital," kata Darmin saat melakukan kunjungan kerja di SMK Negeri 4 Malang, Jawa Timur, Kamis (13/12).
Menurutnya, rencana itu sesuai permintaan Presiden Joko Widodo untuk menyiapkan konsep peningkatan SDM, utamanya pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi. Di tahun sebelumnya, pemerintah secara besar-besaran meningkatkan infrastruktur fisik mulai pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, irigasi, sampai fasilitas umum bagi rakyat sehingga dapat tercipta konektivitas yang optimal antara satu daerah dengan daerah lain di Indonesia.
"Peningkatan SDM dapat dilakukan salah satunya melalui pendidikan vokasi yang merupakan strategi besar pemerintah di tahun mendatang. Tanpa SDM yang baik, kita tidak bisa masuk pada industri yang baik. Tanpa kualitas SDM yang baik pula kita tidak bisa bersaing dengan negara lain. Ini yang kami namakan reformasi besar besaran melalui pendidikan Vokasi," ungkapnya.
Darmin melanjutkan, agar kalangan industri bersedia mendukung kebijakan pemerintah dalam hal pengembangan pendidikan vokasi, pemerintah akan melakukan terobosan.
"Pemerintah sedang merumuskan pengurangan pajak bagi perusahaan yang mau menerima magang dan membantu hingga di pasar kerja.
Ini salah satu langkah guna menghadapi revolusi industri 4.0," ujarnya.
Empat Tahap
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo, mengatakan Pemprov Jatim menerapkan pengembangan vokasi dalam empat tahap. Empat tahap yang dimaksud, yakni mengubah komposisi antara sekolah umum dengan SMK. Yang semula berkomposisi 31 persen SMK dan 69 persen SMU, maka pada tahun 2023 mendatang ditarget menjadi 70 persen SMK dan 30 persen SMU. Sedangkan posisi saat ini 65 persen SMK dan 35 persen SMU. Kedua, dengan membuat SMK Mini yang junlahnya mencapai 270 SMK di seluruh Jatim.
"Program ini dikembangkan di pondok pesantren, daerah terpencil dan daerah khusus. Selama enam bulan, lulusan SD diberikan tambahan pelatihan vokasional," ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.
Lebih lanjut disampaikan, tahap ketiga yakni menyelenggarakan program dual track. Untuk SMA, Madrasah Aliyah, Ula, dan Wusto dalam pendidikan Diniyah Salafiyah juga diberikan pendidikan vokasional atau keterampilan. Sebab, apabila tidak dikembangkan program tersebut, maka dikhawatirkan semua lulusan SMA akan menjadi unskill. Program dual track secara tidak langsung mengurangi kelompok unskill, katanya.
Sedangkan tahap keempat, Pemprov Jatim mengubah beberapa SMK di Jatim berupa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). "Saat ini, sudah terdapat 20 SMK yang telah berubah statusnya menjadi BLUD," tukasnya. SB/E-3