Pemulihan ekonomi di tengah pandemi yang kian terkendali perlu dibarengi dengan keputusan pemerintah mengakhiri PPKM.
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan pemerintah mempertimbangkan secara matang untuk menghapus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam waktu secepatnya.
"Kalau situasi sudah terkendali, masa PPKM terus. Pemerintah tetap mempertimbangkan secara matang masukan dari berbagai pakar dalam memutuskan penghapusan PPKM," kata Muhadjir Effendy yang dikonfirmasi Antara, di Jakarta, Minggu (22/5).
Muhadjir mengatakan peluang pemerintah untuk menghapus ketentuan PPKM sangat besar dan akan diterapkan secepatnya. "Sangat besar peluangnya (menghapus PPKM). Secepatnya," kata Muhadjir saat menjawab kapan PPKM akan dihapus.
Ia mengatakan salah satu indikator transisi menuju endemi di Tanah Air adalah keputusan Presiden Joko Widodo yang melonggarkan kebijakan bermasker di ruang terbuka dengan sirkulasi udara yang baik serta pertimbangan jarak yang aman.
Pemerintah juga mulai menghapus kebijakan gelembung perjalanan (travel bubble) pada pertemuan The Seventh Session of the Global Platform (GPDRR 2022) 23-28 Mei 2022 di Bali. "Saya sudah menghadap kepada Presiden, beliau sudah setuju tidak ada gelembung perjalanan ini," katanya.
Ia mengatakan pertemuan GPDRR yang akan dibuka Presiden Joko Widodo pada 25 Mei 2022 sekaligus menjadi ajang uji coba transisi Indonesia menuju endemi Covid-19. Sekitar 4.300 peserta dari delegasi negara akan menempati satu area pertemuan tatap muka. "Peserta boleh ke mana-mana nanti di Bali. Kemarin hanya dibatasi di lokasi pertemuan, sekarang sudah boleh dibuka," katanya.
Bahkan, seluruh tempat usaha seperti kafe, restoran, pub, dan berbagai area kuliner di Bali dapat kembali beroperasi selama 24 jam.
Fasilitas Publik
Pelonggaran selanjutnya, kata Muhadjir, adalah kebijakan lepas masker di berbagai fasilitas publik lainnya, seperti di moda transportasi massal dan di dalam ruangan dengan ventilasi udara yang baik. "Tahap berikutnya ya nggak pakai masker," katanya.
Epidemiolog dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Pandu Riono, mendorong pemerintah mengakhiri kebijakan PPKM. "Harapannya, kita seharusnya kalau mau dilonggarkan, bukannya masker. PPKM-nya yang dihentikan, sebab ekonomi melemah karena PPKM," kata Pandu.
Pandu mengatakan pemulihan ekonomi di tengah situasi pandemi yang kian terkendali perlu dibarengi dengan keputusan pemerintah mengakhiri PPKM. Alasannya, kebijakan PPKM yang berkepanjangan membuat sebagian masyarakat bingung terkait situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air serta membuat aktivitas kerja menjadi tidak tenang.
"Kalau bicara ekonomi, harusnya PPKM dicabut. Jadi, masyarakat bisa bergerak seperti biasa, beraktivitas secara tenang, mau ngantor, kerja pabrik juga penuh, tapi tetap pakai masker dan juga vaksinasi booster," katanya.
Salah satu alasan Pandu mendorong PPKM dihentikan, sebab laporan survei terakhir sebelum Lebaran 2022, di Jawa-Bali terjadi peningkatan proporsi penduduk yang mempunyai antibodi SARS CoV-2 penyebab Covid-19 sebesar 99,2 persen.
Dikatakan Pandu, masyarakat Indonesia masih memerlukan edukasi penggunaan masker melalui apresiasi dan sanksi yang diterapkan pemerintah.
