Reformasi struktural digenjot melalui sejumlah langkah, di antaranya pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), Undang-Undang Cipta Kerja, dan Online Single Submission (OSS) berbasis risiko.
JAKARTA - Pemerintah menegaskan berbagai upaya reformasi struktural yang dilakukan untuk menciptakan pemulihan dari krisis akibat pandemi Covid-19 dan mendorong terciptanya ekonomi berkelanjutan.
"Reformasi struktural terus kita lanjutkan agar ekonomi Indonesia tidak hanya pulih, tapi juga berkelanjutan," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu), Febrio Kacaribu, dalam webinar Bincang APBN 2022, di Jakarta, Senin (18/10).
Reformasi struktural ini di antaranya berupa pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), Undang-Undang Cipta Kerja, dan Online Single Submission (OSS) berbasis risiko.
Menurut Febrio, berbagai reformasi ini merupakan milestone penting dalam peningkatan investasi, produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Terlebih lagi perekonomian Indonesia tahun depan masih berpotensi dibayangi oleh ketidakpastian baik dari belum berakhirnya pandemi hingga dinamika perekonomian global.
"Kita harapkan bisa menopang pertumbuhan ekonomi di masa datang," ujarnya.
Sebab itu, dia memastikan APBN tahun depan akan tetap menjadi instrumen yang antisipatif, responsif, dan fleksibel, dalam merespons ketidakpastian tersebut sekaligus mencerminkan optimisme dan kehati-hatian.
Sementara tema kebijakan fiskal tahun depan adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang mengandung dua unsur penting. Pertama, APBN 2022 diarahkan untuk menuntaskan penanganan pandemi dan melakukan upaya pemulihan ekonomi secara bertahap.
Kedua, APBN 2022 tetap diarahkan untuk mendukung reformasi struktural dalam mendukung akselerasi pertumbuhan dan menciptakan ekonomi kuat di masa depan. "APBN 2022 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan dan berdasarkan asumsi makro yang telah disepakati oleh pemerintah bersama DPR," ujarnya.
Di sisi lain, Febrio menuturkan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini telah tercatat merata di semua komponen dan menunjukkan tren yang menguat. Hal ini didukung indikator-indikator ekonomi baik aktivitas konsumsi dan produksi yang terus menunjukkan tren peningkatan, seiring pelaksanaan perbaikan kebijakan penanganan pandemi oleh pemerintah.
Perubahan Iklim
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan komitmen serius pemerintah, terkait pengendalian perubahan iklim.
"Indonesia sangat serius mengendalikan perubahan iklim. Saya barusan selesai makan malam dengan Utusan Khusus Presiden Biden, John Kerry. Kami bicarakan panjang lebar bagaimana program ke arah itu. Saya sampaikan Indonesia sangat serius untuk pengendalian perubahan iklim," kata Menko Luhut dalam Festival Iklim 2021-Climate Leaders Message 2021 yang ditayangkan secara daring dan dipantau di Jakarta, Senin (18/10).
John Kerry, yang juga mantan Menteri Luar Negeri AS, merupakan Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat untuk Iklim.
Menko Luhut pun mengungkapkan keseriusan pemerintah Indonesia terkait penanggulangan perubahan iklim yang disebutnya menjadi kepentingan nasional Indonesia. Menko Luhut juga menjelaskan dalam beberapa tahun terakhir, laju deforestasi Indonesia terus membaik. "Itu juga mereka akui," katanya.
