PALANGKA RAYA - Pemerintah terus memacu pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi lahan. Peningkatan produksi padi melalui ekstensifikasi lahan sawah di wilayah setempat masih dimungkinkan.
"Sebab potensi lahan yang sesuai untuk perluasan lahan sawah masih cukup luas," kata Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, dalam keterangan yang diterima, di Palangka Raya, Minggu (27/11).
Seperti dikutip dari Antara, Edy menjelaskan pada 2020 yang lalu pihaknya telah menyelesaikan intensifikasi lahan seluas 30.000 hektare di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau. Kemudian, pada 2021 dilanjutkan ekstensifikasi seluas 16.643 hektare dan intensifikasi sekitar 14.135 hektare.
"Sedangkan di tahun 2022 ini dilaksanakan di Kabupaten Kapuas untuk kegiatan intensifikasi seluas 502 hektare dan kegiatan ektensifikasi seluas 1.175,63 hektare," ujarnya.
Lebih lanjut, Wagub menyebut kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas, guna meningkatkan kesejahteraan petani.
Sejumlah Pendekatan
Upaya pencapaian swasembada dapat dilakukan dengan sejumlah pendekatan, di antaranya melalui peningkatan indeks pertanaman, hingga penambahan luas baku lahan sawah.
"Perjalanan pengembangan kawasan food estate di Kalteng bukanlah seperti membalik telapak tangan, perlu proses panjang untuk menjadikan kawasan ini menjadi lumbung pangan. Untuk itu kami mengharapkan dukungan semua pihak, termasuk kementerian agar dapat bersama-sama mewujudkannya," katanya.
Pada Sabtu (26/11), Edy Pratowo, mendampingi kunjungan kerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ke kawasan food estate Kalteng. Kunjungan kerja ini dalam rangka percepatan tanam lahan ekstensifikasi di Desa Bentuk Jaya A5 Dadahup, Kabupaten Kapuas.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan lahan yang ada di Dadahup memiliki keasaman yang sangat rendah sehingga menyebabkan produktivitas padi yang tidak terlalu tinggi.
"Hal ini lagi kita benahi dan agenda ini harus tetap berlanjut. Kita tidak bisa melihat hasilnya dalam satu dua tahun ini, tetapi masa depan lah yang harus kita persiapkan untuk ketahanan pangan Indonesia," jelasnya.
