YERUSALEM - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan pemerintahannya memutuskan untuk menutup operasi lokal jaringan TV satelit Al Jazeera.
Netanyahu membuat pengumuman di media sosial pada Minggu (5/5) dengan menggambarkan organisasi media yang berbasis di Qatar tersebut sebagai saluran penghasut.
Pada hari yang sama Al Jazeera mengeluarkan pernyataan yang mengecam keputusan Israel. "Penindasan yang dilakukan Israel terhadap kebebasan pers, yang dipandang sebagai upaya untuk menyembunyikan tindakannya di Jalur Gaza, bertentangan dengan hukum internasional dan kemanusiaan," demikian pernyataan Al Jazeera.
Lembaga penyiaran tersebut juga mengatakan, "Penargetan dan pembunuhan langsung Israel terhadap jurnalis, penangkapan, intimidasi, dan ancaman tidak akan menghalangi komitmen Al Jazeera untuk meliput."
Parlemen Israel bulan lalu mengesahkan undang-undang yang memungkinkan pemerintah mengatur media asing yang dianggap mengancam keamanan nasional.
Al Jazeera mengatakan undang-undang tersebut memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk memberedel kantor organisasi media tersebut, mencegah penyiaran laporan, memblokir situs web, dan menyita peralatan penyiaran.
Siaran Al Jazeera terlihat tidak tayang di layar TV biro NHK di Yerusalem pada Minggu sore. Layar tersebut hanya menampilkan tulisan dalam bahasa Ibrani, "Sesuai dengan keputusan pemerintah, siaran stasiun Al Jazeera telah dihentikan di Israel".
Al Jazeera telah melaporkan dari Gaza tiap hari sejak pertempuran dimulai untuk meliput kerusakan yang diakibatkan oleh serangan militer Israel. Namun, Netanyahu mengkritik liputan lembaga penyiaran tersebut. Para analis mengatakan undang-undang baru ini menargetkan Al Jazeera. NHK/I-1
