Saat ini, PLN melalui subholding PLN Energi Primer akan memanfaatkan 1,7 juta hektare dari 14 juta hektare (ha) lahan kritis untuk pengembangan ekosistem biomassa.
JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong PLN untuk menggunakan lahan kritis menjadi lebih hijau dan produktif. Optimalisasi tersebut diharapkan turut membantu mengatasi masalah iklim ke depan.
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengapresiasi langkah PLN mendorong program biomassa dengan memanfaatkan lahan kritis. "Kita dihadapkan pada tantangan perubahan iklim. Saya sangat menghargai karena dengan diwajibkan (program ini) maka sumber biomassa akan berasal dari tanah marjinal," terang Sudaryono, di Jakarta, Selasa (1/10).
Dia menambahkan, tanah marjinal umumnya merupakan tanah yang sulit ditanami tanaman dan berlokasi di pelosok.
Program biomassa PLN pun menjadi salah satu bukti nyata kehadiran pemerintah hingga daerah pelosok.
Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan pihaknya memanfaatkan lahan kritis dengan menggandeng Kementan, pemda, dan kelompok masyarakat.
"Melalui program kolaboratif ini, kami berupaya mengubah lahan yang sebelumnya kering dan tidak produktif menjadi lebih hijau dan produktif," jelas Darmawan dalam sambutannya pada agenda Peresmian Pengembangan Ekosistem Biomassa Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Pertanian Terpadu di Tasikmalaya, pekan lalu.
Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terdapat 14 juta hektare lahan kritis di seluruh Tanah Air. Dengan mengembangkan ekosistem biomassa berbasis pertanian terpadu, program ini dapat turut berkontribusi dalam upaya pemanfaatan lahan kritis.
"Kami akan memanfaatkan lahan kritis dengan luas total 1,7 juta hektare yang tersebar di seluruh tanah air sehingga mampu berkontribusi dalam upaya penurunan emisi sebesar 11 juta ton CO2e melalui co-firing biomassa," terang Darmawan.
Tingkatkan Kapasitas
Lebih dari itu, program ini bahkan juga mampu meningkatkan kapasitas nasional dengan menghadirkan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan daerah, menggerakkan ekonomi kerakyatan sirkuler, dan mengentaskan kemiskinan.
"Ke depan, kami menargetkan program ini akan melibatkan 1,25 juta masyarakat dan bernilai ekonomi sebesar 9,5 triliun rupiah per tahun," pungkas Darmawan.
Direktur Utama PT PLN Energi Primer Indonesia, Iwan Agung Firstantara, menyampaikan bahwa acara yang digelar merupakan pengembamgan (scale up) yang sudah dirintis tahun lalu.
"Kita melakukan scale up, yang dulunya 30 ribu pohon di 30 ha, sekarang kita melakukan scale up, nanti 100 ribu pohon di 100 ha. Selain itu, kita juga nanti bersama dengan Gapoktan dan dengan masyarakat setempat untuk penanaman tumpang sari yang ada di antara tanaman energi ini," kata Iwan.
Pada kesempatan lain, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menyatakan investor asal Jepang tertarik untuk membangun pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm) di daerah ini.
"Kedatangan investor asal Jepang ke Mukomuko menindaklanjuti rencana investor untuk membangun PLTBm di Mukomuko ini," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko, Juni Kurniadiana, di Mukomuko, kemarin.
Dia mengatakan pembangunan pembangkit energi terbarukan di daerah itu menguntungkan bagi daerah ini, selain menambah pasokan listrik, juga strategi penanganan limbah dari 14 pabrik minyak kelapa sawit yang beroperasi di Mukomuko.
Sementara itu, investor tertarik membangun PLTMb dengan adanya dukungan dari pabrik minyak kelapa sawit dengan kapasitas 30-40 ton per jam. Pabrik-pabrik minyak kelapa sawit itu menghasilkan limbah sebesar 25 persen dari keseluruhan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.
