Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk meratakan indeks persaingan di tiap daerah.
JAKARTA - Pemerintah meluncurkan sistem Indonesia National Single Window (INSW) 2.0 untuk meningkatkan efisiensi sistem logistik. Langkah tersebut sebagai upaya untuk memperkuat daya saing nasional.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menilai penguatan INSW tersebut mampu membantu menjaga kinerja perdagangan RI, baik dari segi impor maupun ekspor.
"Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran yang telah berperan besar melakukan reformasi dan transformasi layanan publik, khususnya melalui Sistem dan Portal Nasional, yang terintegrasi secara elektronik," kata Airlangga dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu (10/6).
Penguatan kelembagaan INSW juga telah menunjukkan kinerja yang baik. Hal tersebut di antaranya dapat dilihat dari angka dwelling time pada 2017 yang masih berada di 4,06 hari dan terus mengalami perbaikan hingga menjadi 2,84 hari pada 2022.
Lebih lanjut, Airlangga menyebutkan hal tersebut menunjukkan perbaikan signifikan pada sektor logistik. Sistem INSW diharapkan terus mampu mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi, simplifikasi dan standardisasi.
Adapun INSW merupakan sistem yang berfungsi memfasilitasi penyederhanaan tata niaga ekspor dan impor, integrasi proses bisnis, peningkatan pengawasan PNBP Minerba, hingga penyelenggaraan sistem aplikasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Pengembangan INSW bersifat dinamis, dan menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan nasional, serta perkembangan praktik perdagangan internasional dan logistik.
Simplifikasi proses bisnis dilakukan dengan berbasis pada manajemen risiko melalui otomasi proses bisnis. Sementara itu terkait standardisasi proses bisnis perlu memperhatikan SOP dan prosedur yang diterapkan saat ini supaya sejalan dengan standar internasional yang dipergunakan dalam proses perdagangan internasional.
"Pengembangan sistem INSW tidak hanya semata-mata membangun sistem Single Window, namun juga perlu memperhatikan trajectory yang diamanatkan oleh Asean Single Window (ASW) Agreement and Protocol," ujar Airlangga.
Pada proses harmonisasi dan sinkronisasi, INSW perlu fokus pada penyelarasan agar sistem dan prosedur berjalan baik, serta menghindari tumpang tindih dengan kebijakan K/L lainnya.
Kendala Geografis
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui kondisi geografis Indonesia membuat upaya meningkatkan perekonomian dan daya saing Indonesia bukan perkara mudah. "Hal itu disebabkan luasnya wilayah Indonesia dan bentuknya yang berupa kepulauan membuat biaya logistik menjadi tinggi," ujarnya dalam kegiatan diskusi INSW yang dipantau secara virtual di Jakarta, Jumat pekan lalu.
Menurut Sri Mulyani, biaya logistik di daerah Jakarta dan sekitarnya berada di kisaran 12 persen. Sementara biaya logistik di wilayah Sumatra di kisaran 20 persen dan Kalimantan serta pulau-pulau lainnya sebesar 30 persen. Hal itu mengindikasikan Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk meratakan indeks persaingan di tiap daerah.
Pasalnya, indeks kinerja logistik Indonesia mengalami penurunan. Berdasarkan data Logistics Performance Index (LPI) 2023 oleh Bank Dunia, sektor logistik Indonesia berada di urutan ke-63 pada tahun ini, turun dari sebelumnya yang berada pada urutan ke-46 pada 2018.
