JAKARTA-Petani selaku produsen komoditas perkebunan berharap agar pemerintah mendengar aspirasi mereka ketika hendak menerbitkan suatu aturan baru. Nasib petani harus dipertimbangkan secara matang, apalagi mereka tengah berupaya untuk keluar dari tekanan ekonomi selama pandemi Covid-19.
I Ketut Budhyman Mudhara, Sekjen Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) mengatakan, sepanjang pandemi berlangsung, petani cengkeh berupaya bangkit, memulihkan kemandirian dan daya beli. Sementara desakan dan tekanan kelompok-kelompok ini mengambil kesempatan dan keuntungan dengan sembunyi-sembunyi mengusulkan proses perubahan PP 109/2012 secara inkonstitusional.
"Pun, upaya pengajuan revisi PP 109/2012 bukan kali pertama mereka lakukan. Kami di hulu, para petani ini yang akan menjadi korban paling hebat dari usulan revisi regulasi ini," ungkapnya dalam diskusi terkait revisis PP 109/2012 di Jakarta, Kamis (28/7).
Soeseno, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) berharap pemerintah tidak mengabaikan nasib akar rumput. Ia menegaskan seluruh petani sejak awal menolak adanya revisi PP 109/2012 karena akan berimbas pada mata pencahariaan 2,5 juta petani tembakau dan 1,5 juta petani cengkeh
Petani sebagai kelompok marjinal yang paling sulit mendapat akses informasi terkait revisi regulasi ini, dipaksa untuk menyetujui beleid perubahan yang jelas-jelas berisi total pelarangan dan menambah beban terhadap sektor tembakau.
"Revisi PP 109/2012 berniat membunuh 2,5 juta petani tembakau dan 1,5 juta petani cengkeh yang hidupnya bergantung pada ekosistem pertembakauan. Petani berhak mendapat perlindungan, diberi kesempatan untuk hidup layak dan sejahtera,"tegasnya.
Dia menilai Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tidak memberi ruang kepada petani untuk berpartisipasi dalam uji publik beleid itu. Upaya menjunjung asas partisipatif dan akomodatif. Produsen perkebunan tidak diberi ruang untuk mengakses seluas-luasnya dan memahami sepenuhnya rencana revisi PP 109/2012.
Sekjen AMTI Hananto Wibisono menegaskan tidak adanya ketidakterbukaan dan keterlibatan ekosistem pertembakauan dalam proses pembuatan draft revisi dan uji publik PP 109/2012 menggambarkan arogansi kementerian terkait.
"Secara prosedural dan substansi, upaya revisi regulasi tersebut tidak transparan, dan tidak berimbang. Proses revisi PP 109/2012 telah melanggar keterbukaan informasi publik. Kami ekosistem pertembakauan yang terkena imbasnya," tegas Hananto.