JAKARTA - Evaluasi penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada wilayah Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali dilakukan kembali pada minggu ini. Kondisi pandemi sudah sangat membaik jika dibandingkan dengan puncaknya pada Juli 2021 lalu.
Per 8 November 2021, jumlah Kasus Aktif sebesar 9.774 kasus atau 0,3 persen dari total keseluruhan kasus, dan ini jauh lebih baik daripada rata-rata Global yang sebesar 7,4 persen. Apabila dibandingkan dari kondisi puncak di 24 Juli 2021, maka persentasenya sudah turun 98,11 persen. Kasus Konfirmasi Harian rata-rata 7 hari (7DMA) sebesar 543 kasus, dengan tren penurunan per 7 November yaitu sebanyak 444 kasus, atau sudah turun 99,2 persen dari situasi puncak 15 Juli 2021.
"Selama 2021 ini, tren penurunan kasus secara konsisten terjadi di Jawa-Bali maupun Luar Jawa-Bali dengan tren penurunan di luar Jawa Bali yang lebih tinggi dibandingkan Jawa-Bali. Proporsi kasus dari luar Jawa-Bali menurun sejak akhir Oktober 2021. Data proporsi Luar Jawa-Bali terhadap Total Kasus Nasional (per 7 November): Kasus Konfirmasi 25,2 persen (112 dari 444 kasus), dan Kasus Aktif 47,9 persen (5.736 dari 11.960 kasus)," ungkap Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers ratas evaluasi PPKM, Senin (8/11).
Dari sisi perkembangan ekonomi, realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai dengan 5 November 2021 mencapai 456,35 triliun rupiah atau 61,3 persen dari pagu 744,77 triliun rupiah. Realisasi Klaster Kesehatan yang sebesar 126,65 triliun rupiah yang utama adalah untuk Diagnostik (Testing dan Tracing) realisasi sebesar 68,5 persen atau 3,08 triliun rupiah; Therapeutic (Insentif dan Santunan Nakes) sebesar 14,31 triliun rupiah atau 75,6 persen dari pagu 18,94 triliun rupiah; dan vaksinasi (Pengadaan dan Pelaksanaan) sebesar 45,3 persen atau 26,18 triliun rupiah.
Sedangkan realisasi dari Klaster Perlinsos yang sebesar 132,49 triliun rupiah, antara lain digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 73,4 persen atau 20,79 triliun rupiah dari pagu 28,31 triliun rupiah, Kartu Sembako sebesar 66,6 persen atau 33,22 triliun rupiah dari pagu 49,89 triliun rupiah, BLT Desa sebesar 64,00 persen atau 18,43 triliun rupiah dari pagu 28,80 triliun rupiah; Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 75,60 persen atau 6,65 triliun rupiah dari pagu 8,80 triliun rupiah.
Untuk kondisi makroekonomi, indikator utama Sektor Eksternal menunjukkan resiliensi yang baik hingga awal November 2021. Posisi Cadangan Devisa dan Surplus Neraca Perdagangan Indonesia relatif terus meningkat sejak 2019 hingga Oktober 2021, kemudian IHSG dan Nilai Tukar memiliki tren fluktuatif, namun tetap membaik pada awal bulan ini. Indonesia juga berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,51 persen (yoy) pada Kuartal III-2021.
"Dengan momentum perekonomian yang masih dalam jalur positif dan terus membaik, pemerintah optimistis perekonomian nasional akan mencatatkan pertumbuhan 3,7 persen-4,0 persen (yoy) selama tahun 2021, dan di tahun 2022 diproyeksikan akan tumbuh 5,2 persen (yoy). Hal ini sejalan dengan proyeksi dari berbagai lembaga internasional," tutup Menko Airlangga.
Capaian Vaksinasi
Pencapaian vaksinasi semakin mendekati target, yaitu per 7 November sudah sebanyak 205.355.327 dosis telah disuntikkan dengan 60,11 persen target telah tervaksinasi sebagian (baru dosis 1) dan 37,96 persen tervaksinasi lengkap (dosis 1 dan 2). Percepatan vaksinasi pada masyarakat umum dan lansia juga menunjukkan hasil signifikan. Secara kumulatif, suntikan terpantau masih sesuai tren yang diharapkan untuk mencapai 80 persen dosis 1 dan 60 persen dosis 2. Jika dilihat di masing-masing provinsi, terdapat 18 provinsi (dari 34 provinsi) dengan jumlah vaksinasi dosis-1 sudah mencapai lebih dari 50 persen. n bud
