Pengawasan penyaluran bansos perlu diperketat guna mencegah praktik manipulasi dan penyelewengan.
JAKARTA - Upaya pemerintah mengimpor beras melalui Bulog yang disalurkan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dinilai belum efektif menstabilisasi harga pangan. Bahkan beras subsidi yang diperuntukkan buat rakyat yang kurang mampu, malah banyak disalahgunakan pedagang.
Para pedagang di beberapa tempat mengoplos beras bantuan tersebut dengan mengganti kemasan menjadi beras premium, kemudian dijual dengan harga yang mahal. Para oknum pedagang yang mengoplos tersebut memanfaatkan peluang itu karena lemahnya pengawasan pemerintah, terutama Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas), dalam mendistribusikan bantuan sosial itu.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (17/3), meminta pemerintah memastikan program bantuan sosial (bansos) dapat meredam tekanan ekonomi yang dihadapi rakyat. Apalagi, saat ini harga kebutuhan pokok masih tinggi.
"Untuk rumah tangga miskin dan sangat miskin, pemerintah perlu memastikan seluruh program bansos terjangkau oleh mereka. Sebab, kenaikan harga kebutuhan pokok akan semakin menyulitkan kondisi perekonomian mereka," kata Said.
Dia menyebutkan harga beras di pasar internasional masih tinggi, yakni 17,8 dollar AS per kuintal. Meski turun bila dibandingkan Februari yang sebesar 19 dollar AS per kuintal, namun harga itu masih lebih tinggi dari catatan 2022 dan 2023.
Demikian pula dengan harga gula yang masih tercatat sebesar 22 dollar AS per pound, lebih tinggi dari rata-rata harga tahun lalu yang berada di kisaran 18-22 per pound.
Sementara itu, sejumlah bahan pangan lainnya, seperti jagung, kedelai, gandum, dan daging di pasar internasional menunjukkan tren penurunan. "Kalau jangka pendek ketersediaan tidak bisa dipenuhi di dalam negeri, tentu tak ada pilihan selain impor. Namun, skema impornya juga harus diubah dari skema kuota menjadi tarif, untuk menjaga kegiatan impor dari perburuan rente," kata Said.
Dia juga menilai pemerintah perlu menggelar operasi pasar berskala besar untuk mencegah risiko penurunan daya beli masyarakat.
Sebelumnya, Badan Pangan Nasional atau Bapanas menyalurkan bantuan pangan beras bagi 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada tahun ini. Pada tahun ini terdapat anggaran sekitar 440 miliar rupiah, ditambah ada tambahan sekitar 6,8 triliun rupiah untuk bantuan pangan yakni bantuan pangan beras untuk tiga bulan pertama.
Selain bantuan pangan, Bapanas juga pada tahun ini menyalurkan bantuan untuk 1,4 juta keluarga risiko stunting. Kemudian, ada juga enam bulan untuk bantuan keluarga berisiko stunting yang dikerjakan oleh Holding BUMN Pangan ID Food bagi sekitar 1,4 juta keluarga, berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Dampak Positif
Peneliti Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan salah satu tujuan bantuan sosial adalah menjaga daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.
Bansos baik langsung tunai dan beras harus memberikan dampak positif terhadap daya beli masyarakat yang berhak menerima. "Selama ini masih belum efektif karena sejumlah masalah. Paling utama dan krusial adalah pendataan," tegas Huda.
Menurut dia, banyak masalah exclusion dan inclusion error dalam pendataan bansos. Maka dari itu, masih terdapat kemiskinan ekstrem di sejumlah daerah.
Kedua adalah besarnya angka rentan miskin di mana ketika terjadi lonjakan inflasi, banyak dari rentan miskin menjadi miskin. "Penting bagi pemerintah untuk menjaga harga kebutuhan sembako," tegasnya.
Sementara itu, pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, mengatakan kebijakan bansos pemerintah memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan ketepatan sasaran, kecepatan penyaluran, dan efektivitas program bansos.
"Selain itu, pengawasan terhadap penyaluran bansos juga perlu diperketat untuk mencegah praktik manipulasi dan penyelewengan, dan kita semua tahu masih ada kebocoran bansos kepada orang yang tidak berhak," katanya.
Pemerintah juga harus membenahi sistem pendataan dan verifikasi penerima bansos sehingga lebih akurat dan transparan untuk memastikan bansos tepat sasaran.
