» Impor sampai dua juta ton menunjukkan pemerintah masih dikuasai oligarki yang mengeruk keuntungan.
» Prinsip utama kebutuhan pangan nasional harus dipenuhi dari produksi dalam negeri.
JAKARTA - Pemerintah seharusnya mengoptimalkan penyerapan gabah petani sebelum memutuskan mengimpor 2 juta ton beras. Penyerapan itu penting untuk tetap menjaga harga di tingkat petani serta mengetahui jumlah produksi dalam negeri yang sebenarnya, sebelum memutuskan masih perlu impor atau tidak.
Dengan mengetahui jumlah produksi nasional musim panen saat ini maka akan diketahui berapa tambahan untuk menjaga stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa, mengaku belum habis pikir dengan langkah pemerintah mengimpor beras saat panen raya.
Impor sampai dua juta ton, jelas Awan, menunjukkan pemerintah masih dikuasai oligarki yang mengeruk keuntungan besar dari impor pangan.
Menurut Awan, ada yang belum ideal dalam tata produksi dan tata niaga (distribusi) beras di Indonesia. "Beras yang merupakan hajat hidup orang banyak masih menjadi arena perburuan rente yang tidak selalu berkaitan dengan kesejahteraan petani," tegasnya.
Kalau melihat kebijakan impor beras yang terus berulang, semestinya petani sudah sejahtera dengan Nilai Tukar Petani (NTP)- nya tinggi, karena mereka menghasilkan produk yang demand-nya sangat tinggi, bahkan sering kali tidak bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri.
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, saat mendampingi Presiden Jokowi menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (10/4), mengatakan langkah impor beras dilakukan hanya untuk mengantisipasi kekurangan stok komoditas di dalam negeri.
Dia mengatakan impor atau tidak sangat bergantung kebutuhan negara untuk buffer (penyanggah) stok.
"Kalau seumpama Gudang Bulog punya daya tampung 3,6 juta ton, kalau itu bisa terpenuhi kami tidak perlu impor, sesuai kebutuhan ya," jelas Budi.
Beras impor pun, paparnya, bukan untuk dijualbelikan, tetapi diperuntukkan untuk cadangan yang diperlukan negara. Daerah yang bukan produsen beras dan menerima bantuan sosial akan dipenuhi dari beras impor. Dengan demikian, bantuan sosial dapat diberikan secara merata.
"Misalnya di daerah Maluku Utara, kan kurang ya. Walaupun Ambon produksi beras, tapi kalau untuk wilayah lain belum tentu cukup, memang hanya untuk yang kami suplai," katanya.
Begitu juga di beberapa daerah di Papua yang bukan produsen beras, meskipun ada juga yang produksi seperti Merauke. "Wilayah itu produksi beras juga di wilayah Merauke, tapi kalau kami menunggu dari tol laut waktunya lama. Maka kami datangkan impor, kami juga datangkan dari Jawa Timur," katanya.
Meskipun ada kebijakan impor beras, dia memastikan pemerintah tetap mengoptimalkan beras produksi dalam negeri.
"Saya tidak bisa mengatakan perlu tidak perlu (impor). Kami lihat anomali cuaca itu juga jadi pertimbangan. Sekarang kan di lapangan panennya tidak merata, ada yang panen dan baru tanam, ada yang tengah-tengah, panennya baru bulan depan. Ini mempengaruhi jumlah ya kuantitas produksi, tidak ada masalah sebenarnya," kata Budi seperti dikutip dari Antara.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyalurkan CBP Sukoharjo mengatakan impor beras tetap dilakukan untuk memperkuat cadangan strategis beras pemerintah.
"Untuk jaga-jaga, persiapan El Nino. Secara umum panen raya ini secara realisasi belum, karena panen di provinsi belum selesai. Baru setelah itu kami tahu data realisasi tonnya berapa," kata Presiden.
Berdaulat Pangan
Deputi Asisten Utusan Khusus Presiden (UKP) RI, Ahmad Yakub, mengatakan secara yuridis formal dalam UU Pangan No 18/2012, dinyatakan bahwa Indonesia haruslah dapat berdaulat pangan, mandiri pangan, dan memiliki ketahanan pangan. Prinsipnya kebutuhan pangan nasional dipenuhi dari produksi dalam negeri. Namun bila tidak mencukupi maka perlu pemasukan dari luar negeri.
"Prinsip utama masalah pangan jangan diserahkan pada mekanisme pasar, namun negara memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan produksi dalam negeri," katanya.
