JAKARTA - Kebijakan pemerintah menggelontorkan stimulus ke sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial diharapkan juga menyentuh bidang pertanian, terutama petani yang berada di garda terdepan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Harapan agar para petani menjadi prioritas karena mereka terbukti tetap produktif selama masa inkubasi Covid-19.
Kegigihan para petani yang tetap mempertahankan produktivitas itu semestinya diperhatikan pemerintah dengan memberi apresiasi yang layak, sehingga mereka semakin terpacu meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil pertanian.
Pakar Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Muhammad Firdaus, di Jakarta, Minggu (7/6), mengatakan salah satu apresiasi yang ditunggu-tunggu petani yakni bagaimana agar hasil jerih payahnya dihargai dengan nilai layak, setidaknya lebih tinggi dari biaya produksi yang mereka keluarkan agar mereka untung.
Jika pemerintah mampu membuat petani untung, pasti produktivitasnya terpacu, sehingga meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan dan alih profesi para petani.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk membantu petani meraih keuntungan pascapanen ialah mendorong industri untuk memperbanyak lagi serapan hasil panen.
"Kendati harga pangan impor saat ini murah, sebaiknya industri diperbanyak dan memprioritaskan penyerapan hasil produksi lokal. Jangan impor melulu untuk memacu konsumsi yang turun," kata Firdaus.
Di sisi lain, pemerintah diharapkan mempercepat realisasi kelembagaan petani agar hambatan di sisi hilir atau penjualan hasil pertanian bisa diatasi. Dengan harga wajar, maka penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) yang empat bulan terakhir terus merosot, kembali membaik. Pada Mei lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat NTP melorot ke level 99,47. NTP sendiri adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani, dinyatakan dalam persentase.
Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024, pemerintah, kata Firdaus, menargetkan terbentuknya 350 korporasi petani atau rata-rata satu korporasi tiap kabupaten. "Saat ini yang sudah jalan memang baru lima, tetapi setelah pandemi ini akan dikebut lagi agar 350 bakal tercapai pada 2024," katanya.
Penyaluran Subsidi
Tidak hanya di sisi hilir, dia juga mendorong pemerintah di sisi hulu mempercepat penyaluran bibit dan pupuk agar saat petani mau menanam, barangnya sudah tersedia.
"Biar tidak perlu disubsidi, asal barangnya ada dengan harga yang terjangkau," katanya.
Berdasarkan data BPS, subsidi ke sektor pertanian, khususnya pupuk, nilainya terus menurun dan tahun ini tercatat 26,6 triliun rupiah atau turun dibanding tahun lalu 29,5 triliun rupiah. Sedangkan subsisi benih sudah dicabut dalam tiga tahun ini, terakhir pada 2017 subsidinya hanya 800 miliar rupiah.
Penasihat Senior Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Gunawan, mengatakan stimulus juga harus menyasar masyarakat yang bekerja di perdesaan, seperti petani, peternak, pekebun, nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Sebab, saat pandemi Covid-19, desa menjadi tumpuan yang mampu memenuhi kebutuhan pangan.
"Insentif bagi petani bisa dalam bentuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, keringanan pajak, pengembangan infrastruktur pertanian, dan pembiayaan bagi petani pemulia benih," kata Gunawan. ers/E-9
