Untuk mencegah kelaparan dan busung lapar dalam kondisi inflasi dan rawan pangan seperti saat ini, pemerintah harus cepat lakukan intervensi.
JAKARTA - Pemerintah harus melakukan intervensi untuk mencegah kelaparan dan busung lapar dalam kondisi inflasi dan rawan pangan seperti saat ini. Untuk itu, dana taktis yang ada bisa digunakan untuk menstabilkan harga yang sekarang sedang merangkak.
"Pemerintah memang harus melakukan intervensi supaya tidak timbul kelaparan dan busung lapar," kata pakar pertanian dari UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya, Zainal Abidin, kepada Koran Jakarta, Senin (30/10).
Zainal mengatakan intervensi itu salah satunya bisa dengan menggelar pasar murah. Pada satu sisi, dengan intervensi kepentingan produsen soal keuntungan layak terpenuhi, dan di sisi lain, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya atas pangan dengan harga yang terjangkau.
Selain itu, tambah Zainal, Bulog perlu mengeluarkan cadangan pangannya agar harga stabil, karena mengatur kecukupan supply ini memang tugas Bulog. Tapi, jangan sampai pemenuhan ini berasal dari impor.
"Oleh karena itu, agar ke depan tidak terjadi seperti ini, lumbung pangan di desa, kecamatan, dan kabupaten harus dijaga ketersediannya. Jangan saat panen semua diangkut ke kota, lalu saat krisis harus diangkut lagi ke desa. Stok pangan harus dijaga keberadaannya di sekitar konsumen," kata Zainal.
Zainal mengatakan ini merespons apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan pemerintah daerah (pemda) jangan ragu-ragu untuk menggunakan anggaran tak terduga dalam rangka mengintervensi inflasi seiring dengan meningkatnya harga beras.
Payung Hukum
Saat memberikan arahan kepada kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin, Jokowi menekankan anggaran tak terduga bisa digunakan karena hal tersebut diatur melalui payung hukum.
"Saya menanyakan itu ada payung hukumnya jangan ragu menggunakan anggaran tak terduga. Apabila yang namanya inflasi itu naik, apabila ada harga-harga naik, (maka) segera grojok (sediakan) pasokannya," kata Jokowi.
Dia menambahkan harga rata-rata beras secara nasional naik sebesar 19,8 persen dibandingkan tahun 2022 dan naik 2,5 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Jokowi pun mewanti-wanti kepala daerah untuk memiliki kemampuan guna mengintervensi kebijakan, supaya inflasi akibat naiknya bahan pangan dapat dikendalikan.
Menurut Jokowi, inflasi sebesar 1,1 persen hingga 3,5 persen di tingkat provinsi masih terkendali. Kemudian, inflasi di tingkat kabupaten sebesar 1,1 persen sampai 5,2 persen dan di tingkat kota 1,1 persen-4,2 persen juga masih bisa dikendalikan.
Dia meminta jika inflasi sudah mendekati batas atas, pemda harus segera mencari solusi, seperti memastikan stok di pasar hingga meninjau tempat produksi bila ditemukan komoditas langka di pasaran.
"Kadang hanya supply dan demand. Demand-nya tetap, supply-nya enggak ada. Carikan dong, langsung ke tempat produksinya. Bawang merah, misalnya, (kalau harganya) naik cari langsung ke Brebes, misalnya," jelas Jokowi.
Dia juga meminta agar kepala daerah tidak terjebak dalam rutinitas harian, tetapi bisa mencari sumber produksi pangan yang harganya sedang naik agar tidak berpengaruh pada inflasi.
"Lihat pasar, lihat stok di kabupaten, di provinsi. Cek, lihat, jangan terjebak rutinitas sehari-hari, administrasi sehari hari; yang penting-penting kita harus cek terlebih dahulu. Ini beres, baru kerjakan administrasi. Memang di pasar ada yang naik, ada yang turun; tetapi urusan harga, tolong betul-betul dikendalikan," ujar Jokowi.
