JAKARTA - Pemerintah menyatakan pada tahun ini lebih fokus pada empat hal, yaitu menjinakkan inflasi, menurunkan angka kemiskinan ekstrem, mendorong investasi dan menekan angka gangguan pertumbuhan, serta perkembangan anak atau stunting.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, di Jakarta, Kamis (19/1), mengatakan inflasi harus dijinakkan karena dapat mempengaruhi banyak hal. Makanya menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menekankan agar seluruh institusi pemerintah, tidak hanya Bank Indonesia (BI), untuk bergerak bersama mengendalikan inflasi.
"Saya berharap tentu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan instrumen fiskalnya, kita punya anggaran ketahanan pangan, termasuk untuk pertanian, serta punya dana transfer ke daerah. Pemerintah daerah dan pusat semuanya bersama-sama mengatasi inflasi, terutama dari sisi suplai dan distribusi," kata Menkeu.
Kemudian, untuk menurunkan atau menghilangkan kemiskinan ekstrem, Menkeu mengatakan pemerintah memberikan perhatian dengan menggunakan instrumen fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut lantaran negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi cukup tinggi seperti Indonesia, biasanya dibarengi dengan kesenjangan yang juga melebar.
Fokus selanjutnya adalah investasi. Dengan tren perekonomian dunia yang melemah maka iklim investasi yang berdampak pada penurunan biaya dan risiko investasi harus dibangun sehingga walaupun suku bunga naik, investor tetap percaya diri akan mendapatkan keuntungan dari investasi.
Terkait stunting, Menkeu mengatakan meskipun angkanya sudah turun dari 33 persen ke 24 persen, namun masih akan didorong untuk jauh berkurang.
"Teman-teman di Kemenkeu harus berpikir bagaimana instrumen fiskal dan peranan kita untuk bisa mendorong agar stunting menurun, terutama bekerja sama dengan seluruh pihak," katanya.
Komoditas Global
Peneliti Departemen Ekonomi Center of Reform on Economic (Core), Yusuf Rendi Manilet, yang diminta pendapatnya menyatakan kalau inflasi perlu diwaspadai karena bisa menahan pertumbuhan ekonomi, menekan daya beli, hingga menambah jumlah penduduk miskin.
"Upaya meredam laju inflasi perlu diperhatikan oleh stakeholder di lembaga pemerintahan baik itu di level pusat maupun daerah," tegas Yusuf.
Di daerah, tim pengendali inflasi daerah perlu mawas terhadap pergerakan harga yang kemudian bisa timbul di sepanjang tahun ini, terutama karena pergerakan harga komoditas dan perekonomian global.
Sementara itu, pakar ekonomi dari Universitas Surabaya, Wibisono Hardjopranoto, mengatakan pemerintah harus memprioritaskan pengendalian inflasi dalam menghadapi tekanan krisis ke depan.
"Paling penting yang harus dilakukan adalah menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Selain itu, kebergantungan impor barang juga masih menjadi kendala harga, mendorong inflasi yang diakibatkan barang-barang impor," Wibisono.
Meskipun didominasi barang modal, tapi dengan barang konsumsi juga akan membawa dampak. "Ini pelajaran untuk negara yang ekonominya consumption driven, harus memiliki kemandirian pangan dalam negeri," katanya.
