JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong seluruh kementerian/ lembaga (K/L) dan pemerintah daerah meningkatkan realisasi belanja produk dalam negeri di instansi masing-masing.
"Ada yang sudah cukup bagus, misalnya Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), per 30 Mei, realisasinya (belanja produk dalam negeri) sudah mencapai 27 persen. Kita apresiasi itu. Tapi memang masih ada K/L dengan realisasi relatif rendah," kata Tenaga Ahli Utama KSP, Edy Priyono, Senin (13/6).
KSP telah membentuk tim khusus monitoring belanja instansi pemerintah pusat dan daerah untuk produk dalam negeri. Tim khusus yang dibentuk KSP ini melakukan monitoring terhadap alokasi anggaran pengadaan barang dan jasa untuk produk dalam negeri dan juga realisasinya berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
Edy, yang juga ketua tim khusus monitoring untuk produk dalam negeri tersebut, sedang memfokuskan pengawasan pada 10 K/L dengan anggaran terbesar, yaitu Kepolisian RI, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Di jajaran pemerintah daerah, KSP juga sedang fokus monitoring belanja produk dalam negeri tersebut pada 10 pemerintah provinsi dengan anggaran terbesar dan juga 30 kabupaten/kota dengan anggaran terbesar.
Edy mengakui masih terdapat instansi pemerintah yang belum maksimal dalam belanja produk dalam negeri. KSP akan mengundang instansi K/L yang masih rendah realisasi belanja produk dalam negeri untuk duduk bersama merumuskan terobosan agar terjadi peningkatan belanja produk dalam negeri.
