Jakarta - Pemerintah diminta serius mengawasi dan membenahi aktivitas pertambangan mineral dan batubara (minerba) yang berpotensi menyalahi aturan. Pengawasan dan pembenahan yang harus dilakukan Pemerintah adalah perizinan dan penegakan hukum, sehingga dapat mencegah adanya praktik penambangan ilegal.
"Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait, harus dapat mengawasi secara intensif terutama perizinan dan operasional, sesuai dengan regulasi," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI HE Herman Khaeron, di Jakarta, Senin (2/4).
DPR RI, kata dia, salah satu tugasnya adalah pengawasan terhadap eksekutif, dan Komisi VII DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sehingga turut melakukan pengawasan terhadap Kementerian ESDM perihal pemberian izin kepada perusahaan pertambangan.
Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, Komisi VII DPR dan Pemerintah sudah bersepakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan pertambangan mineral dan batu bara.
Ant/E-10
