JAKARTA- Pemerintah dinilai membuka ruang yang lebih luas untuk menarik utang pada 2025 dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan. Hal itu terlihat pada tingkat defisit anggaran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang diusulkan dalam Rancangan APBN 2025 menjadi 2,53 persen atau naik dibanding tahun ini 2,29 persen.
Peneliti Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai ada gejala Pemerintah baru akan menarik utang lebih besar lagi tahun depan, sehingga sulit untuk mengakselerasi pertumbuhan.
"Hal ini harus disikapi dengan hati-hati agar porsi utang terhadap PDB tidak meningkat," tegas Huda merespon Konferensi Pers RAPBN 2025.
Dia pun berharap RAPBN 2025 akan dibahas secara transparan tanpa ada hal yang disembunyikan.
Secara terpisah, Manajer Riset Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi mengatakan defisit sebesar 616,2 triliun rupiah menandakan pemerintah perlu mencari sumber pembiayaan untuk menutupi defisit, namun tidak melalui utang.
"Penambahan utang ini, meskipun masih dianggap pada level aman, tetap akan menambah beban pembayaran bunga utang dan cicilan pokok di masa depan. Pemerintah katanya harus betul betul serius menyikapi tumpukan utang, mestinya fokus pada bagaimana cara membayar utang seperti jaman Presiden Gus Dur," kata Badiul.
Tidak kalah penting lanjut Badiul pemerintah harus fokus dan menjaga keseimbangan antara stimulus ekonomi dan pengelolaan utang yang sehat.
"Jika pendapatan negara tidak mencapai target, pasti utang jadi pilihan ini sangat tidak baik bagi keuangan negara, dan tentunya rakyat yang akan jadi korban. Utang bisa memperbesar beban fiskal di tahun-tahun mendatang,"tukasnya.
Lebih Tinggi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan defisit RAPBN 2025 sebesar 2,53 persen atau 616,2 triliun rupiah tetap dijaga dalam level aman.
Menkeu merinci, pendapatan negara ditargetkan sebesar 2.996,9 triliun rupiah atau lebih tinggi dari proyeksi APBN 2024 sebesar 2.802,5 triliun rupiah. Nilai itu terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 2.490,9 triliun rupiah, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 505,4 triliun rupiah, dan penerimaan hibah 600 miliar rupiah.
Sementara itu, target belanja negara ditetapkan sebesar 3.613,1 triliun rupiah. Target belanja negara RAPBN 2025 juga lebih tinggi dari proyeksi APBN 2024 yang sebesar 3.412,2 triliun rupiah.
Adapun belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2025 ditargetkan sebesar 2.693,2 triliun rupiah, terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) 976,8 triliun rupiah dan belanja non-K/L sebesar 1.716,4 triliun rupiah.
