Ketersediaan availability payment untuk menyelaraskan tingkat return yang diharapkan oleh swasta juga perlu menjadi perhatian.
JAKARTA - Pemerintah berperan penting dalam upaya menggenjot pembiayaan sektor swasta. Salah satunya mengeluarkan kebijakan untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif.
"Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menyusun kebijakan agar sektor swasta mau menginvestasikan dananya," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (18/1).
Hal itu dia sampaikan saat Diskusi Panel bertajuk Multilateral Development Banks: Bigger, Bolder, Better? dalam rangkaian World Economic Forum di Davos, Swiss, Kamis (16/1). Menkeu menjadi salah satu panelis bersama NK. Singh (Chairman Finance Commission, India), Vera Songwe (Chair of the Board, Liquidity and Sustainability Facility, United Kingdom), dan Lord Nicholas Stern (Chair of Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, United Kingdom).
Dalam kesempatan itu, Menkeu mendukung berbagai upaya peningkatan peran Multilateral Development Bank (MDB) sebagai institusi yang bigger, bolder, dan better. Terutama, dalam mengisi kesenjangan finansial untuk mengatasi berbagai permasalahan global seperti perubahan iklim.
Untuk semakin melengkapi pembiayaan MDB, Menkeu juga mengungkapkan peran penting pemerintah dalam menggenjot pembiayaan dari sektor swasta. Bendahara Negara mencontohkan dalam pembiayaan transisi energi, pemerintah perlu cermat dalam membuat kebijakan agar tidak ada distorsi antara insentif penggunaan energi terbarukan dan tidak terbarukan.
Selain itu, pemberian jaminan dalam instrumen keuangan juga harus diterapkan secara proporsional. Ketersediaan availability payment untuk menyelaraskan tingkat return yang diharapkan oleh swasta juga perlu menjadi perhatian.
"Berbagai ide-ide segar untuk menguatkan peran MDB pun diutarakan para panelis dan audiens pada sesi diskusi. Rasanya masih ingin terus bertukar pikiran mengenai topik ini," ujar Sri Mulyani.
Realisasi Investasi
Pada kesempatan lain, Plt Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Susiwijono Moegiarso, melaporkan, hingga akhir 2023 realisasi investasi 20 KEK mencapai 177,5 triliun rupiah. Seluruh 20 KEK tersebut juga menyerap tenaga kerja sebanyak 117.492 orang, dengan jumlah pelaku usaha sebanyak 331 perusahaan.
"Pada 2023, realisasi investasi bertambah sebesar 66 triliun rupiah dan realisasi penyerapan tenaga kerja bertambah sebanyak 57.005 orang, serta jumlah pelaku usaha bertambah sebanyak 89 perusahaan," kata Susiwijono saat Rapat Kerja Nasional KEK Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2023 pada 16-17 Januari 2024 di Jakarta.
Pada 2024, KEK menargetkan tambahan realisasi investasi baru sebesar 77,5 triliun rupiah dan tambahan penyerapan tenaga kerja sebanyak 38.277 orang.
Susiwijono menjelaskan, pada 2023, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK bekerja sama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) melakukan kajian terkait dengan dampak positif KEK terhadap ekonomi daerah dan perekonomian nasional.
Beberapa kesimpulan utama yang dapat dicatat bahwa secara umum sebagian besar KEK berkembang dan berkinerja baik atau sangat baik, dan secara keseluruhan investasi di KEK memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian.
