YANGON - Pemerintah bayangan Myanmar yang menentang kekuasaan junta militer pada Selasa (7/6) mengumumkan bahwa pihaknya telah membentuk kepolisiannya sendiri sebagai langkah terbarunya untuk menghambat upaya tekanan junta yang memerintah setelah kudeta tahun lalu.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak penggulingan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi, yang mengakhiri satu dekade demokrasi tentatif dan memicu oposisi nasional oleh kelompok-kelompok yang bertekad untuk memaksa para jenderal menyerahkan kekuasaan.
Militer telah melabeli lawan-lawannya teroris, termasuk pemerintah bayangan yang menamakan diri mereka Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang terdiri dari aliansi kelompok antijunta yang banyak anggotanya bersembunyi atau berada di pengasingan.
NUG mengatakan siap bertanggung jawab untuk penegakan hukum domestik dengan kekuatan polisi yang diterima oleh rakyat.
"Tujuannya adalah untuk mengambil tindakan yang sah terhadap dewan militer (junta) karena mereka melakukan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan perang dan tindakan terorisme terhadap rakyat," kata NUG dalam sebuah pernyataan.
Paksa Warga Desa
Sementara itu kantor beritaRFApada Senin (6/6) melaporkan bahwa pasukan militer Myanmar telah memaksa warga desa agar mau jadi anggota milisi pro-junta.
"Tentara telah menawarkan kami uang untuk bergabung dan berlatih dengan milisi pro-junta Pyu Saw Htee dan mengancam akan membakar desa kami jika tidak mematuhinya mereka," ucap seorang narasumber rahasia di daerah itu.
Seorang penduduk Kota Praja Taze mengatakan kepadaRFAbahwa pasukan militer baru-baru ini mempersenjatai penduduk desa di daerahnya dan membayar mereka untuk merekrut orang lain dalam perang melawan paramiliter Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) yang prodemokrasi.
Ditanya tentang laporan tersebut pekan lalu, Wakil Menteri Penerangan junta, Mayjen Zaw Min Tun, mengatakan bahwa tidak ada yang namanya Pyu Saw Htee dan mengklaim militer membentuk kelompok-kelompok milisi agar penduduk dapat melindungi desa mereka sendiri dari PDF, yang oleh militer dicap sebagai kelompok teroris.
Pengamat mengatakan Pyu Saw Htee bertindak sebagai kekuatan proksi bagi militer dan bertanggung jawab atas beberapa pelanggaran terburuk junta terhadap warga sipil, termasuk penjarahan dan pembakaran, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan eksekusi. ST/RFA/I-1
