Langkah pemerataan pembangunan telah menunjukkan hasil dengan pertumbuhan lebih dari 2 persen.
JAKARTA - Kerja bersama untuk pemerataan yang berkeadilan menjadi prioritas di tahun ketiga pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jakowi-JK). Hal ini dilakukan untuk merespons isu sosial kemiskinan dan ketimpangan.
"Selama tiga tahun pemerintahan Jakowi-JK, capaian di bidang PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang terdiri dari sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, Indeks Gini, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah, Indeks Kesejahteraan Rakyat meningkat," kata Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, saat melaporkan kinerja capaian tiga tahun bidang PMK, di Kantor Staf Presiden Jakarta, Senin (22/10).
Ia menjelaskan, di tahun 2017, IPM Indonesia terus mengalami peningkatan, dari 68.9 pada 2014 menjadi 70,1 pada 2016. Dengan capaian ini, untuk pertama kalinya Indonesia menjadi negara dengan kategori High Human Development. "Upaya pemerataan pembangunan juga telah menunjukkan hasil dengan pertumbuhan yang lebih dari 2 persen di tahun lalu, terutama di daerah tertinggal," kata Puan.
Sektor pendidikan mencatat, Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah terdistribusi dengan tepat sasaran kepada lebih dari 17,9 juta siswa. Pemerintah juga telah merehab 67.253 unit ruang belajar, membangun 1.250 unit sekolah baru dan 27.982 unit ruang kelas baru.
Untuk sektor kesehatan, diketahui sebesar 1.643 unit puskesmas sudah terakreditasi pada tahun 2017.
Soal kesejahteraan masyarakat, Menko PMK menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan terjadi seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat dari 40 persen masyarakat terbawah. Untuk ProgramBeras untuk Rakyat Sejahtera (Rastra) diketahui kemampuan pengeluaran konsumsi penduduk miskin jangka pendek didukung oleh program Rastra dan BPNT yang menjangkau lebih dari 15,5 juta keluarga penerima manfaat.
Selain itu, lanjutnya, pemenuhan kebutuhan dasar perumahan ditopang oleh program akses perumahan di antaranya fasilitasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang mengalami peningkatan dari sekitar 64.489 unit rumah (2015) menjadi 108.000 unit rumah (2017).
"Selama tiga tahun perjalanan pemerintahan, kita mampu menekan angka kemiskinan, turun dari sekitar 11.25 persen di awal pemerintahan menjadi 10,64 persen di tahun 2017," ungkap Puan.
Dalam hal persentase, penduduk miskin menurut wilayah mulai mengecil. Keberhasilan ini dicapai dengan meningkatkan cakupan program-program bantuan sosial (bansos), perbaikan ketepatan sasaran program melalui pemanfaatan data PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) yang lebih baik.
"Kita juga berhasil menekan ketimpangan pendapatan masyarakat. Koefisien Gini turun dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada tahun 2017 dan terus turun ke angka 0,393 di Maret 2017," tambah Menko PMK.
Pencairan KIP
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengakui bahwa pencairan KIP berlansung lambat, meskipun dari sisi penyaluran kartu relatif tinggi. Hal ini disebabkan adanya pergantian fungsi kartu yang saat ini berubah menjadi kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
Muhadjir memaparkan, pencairan KIP jenjang SD baru 25,8 persen (2.007.421), SMP 39,6 persen (1.286.248), SMA 59,8 persen (619.929) dan SMK 48,4 persen (694.473). Padahal distribusi kartunya relatif tinggi, yakni sudah di atas 70 persen di jenjang SD -SMA.
Jenjang SD sudah disalurkan 7.778.963 (75,1 persen), SMP 3.244.134 (74,3 persen), SMA 1.037.351 (75,9 persen) dan SMK 1.436.186 kartu (78.5 persen). ''Uang sudah di rekening siswa tapi belum diambil. Sekarang laporan percepatan agar siswa bisa manfaatkan dana di tabungannya itu,'' kata Muhadjir.
Menurut Muhadjir, keterlambatan dalam pencairan KIP terjadi karena ada perubahan dalam sistem penyaluran. Sebelumnya, KIP diberikan secara tunai langsung sementara saat ini kartunya bisa difungsikan sebagai kartu ATM.
Selain itu juga kartu harus diaktivasi dulu sebelum uang bisa diambil. Adaptasi perubahan ke sistem perbankan ini menurut Mendikbud memerlukan waktu. "Proses dari non ATM ke ATM dan aktivasi ini memerlukan waktu. Sehingga daya serap jadi rendah,'' papar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.
Meski begitu, Muhadjir menargetkan pencairan KIP diseluruh nusantara sudah selesai di akhir 2017. Sejumlah langkah percepatan tengah dilakukan agar target pencairan segera tercapai.
Salah satunya dengan memanggil seluruh kepala dinas pendidikan untuk meningkatkan sosialisasi KIP dengan sistem baru ini.
Meski sedikit lambat di awal, namun Muhadjir menjanjikan dengan sistem perbankan pencairan KIP akan lebih tepat sasaran dan memperkecil kemungkinan kebocoran. Manfaat kedua ialah dengan sistem nontunai maka uang bisa diambil secara bertahap untuk membeli kebutuhan sekolah yang diperlukan.
Dia meyakinkan bahwa uang yang belum diambil tahun ini bisa diambil tahun depan karena saldonya di bank tidak akan hangus. ''Masalahnya (uang) belum diambil saja. Jadi tidak akan hilang. Yang jelas uang sudah di rekening siswa,'' tegasnya. n cit/E-3
