Perlu adanya peran sejumlah instansi atau kementerian untuk mengatasi permasalahan guru di Tanah Air.
JAKARTA - Seluruh pihak perlu duduk bersama untuk mengambil kebijakan memecahkan masalah guru, seperti rekrutmen, distribusi yang belum merata, dan kesejahteraan guru.
Pihak-pihak tersebut, di antaranya Kementerian PAN-RB yang tahu persis berapa jumlah guru yang dapat direkrut oleh pemerintah, kemudian harus bicara dengan Kementerian Keuangan mengenai masalah anggaran, dan tidak kalah penting dengan Kemendagri.
"Adanya otonomi daerah di mana fungsi pendidikan menjadi wewenang provinsi-kabupaten-kota, maka Kemendagri memiliki jalur langsung dengan guru," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, di Jakarta, akhir pekan lalu.
Selain itu, perlu adanya peran pemerintah daerah untuk ikut serta melakukan redistribus guru, meningkatkan kesejahteraan guru yang masih di bawah standar minimum.
Dia mengakui bahwa Indonesia masih kekurangan guru, tetapi tidak banyak, dan guru-guru tersebut, khususnya untuk guru sekolah negeri, memiliki status yang beragam. Ada yang sudah PNS, ada yang sudah mendapatkan sertifikat profesi, ada yang belum mendapatkan sertifikat profesi dan banyak juga guru yang berstatus honorer.
Data Kemendikbud menyebutkan ada sekitar 737 ribu guru yang statusnya guru tidak tetap di sekolah negeri, itu belum termasuk guru agama yang jadi wewenang Kementerian Agama, sehingga diperkirakan jumlah guru yang tidak tetap sekitar 840 ribu guru.
Oleh sebab itu, Muhadjir menyoroti perlunya tata kelola guru yang menyeluruh karena sudah sekitar tujuh tahun tidak melakukan penerimaan guru secara reguler. "Untuk kepastian posisi apakah sebagai PNS atau aparat sipil negara itu harus ditelaah bersama-sama, seperti yang kita tahu dengan adanya otonomi daerah, pendidikan menjadi wewenang pemerintah kabupaten dan kota," kata Muhadjir.
Sementara terkait dengan kesejahteraan guru, dia mengatakan pemberian tunjangan profesi guru bagi guru yang telah tersertifikasi, serta tunjangan khusus bagi guru yang mengabdi di daerah khusus akan terus menjadi perhatian.
Menurutnya, banyak skema tunjangan pada guru, di antaranya tunjangan profesi untuk guru yang sudah dapat sertifikat profesi, ada tunjangan kemahalan untuk guru yang mengajar di tempat khusus, dan tunjangan khusus lain.
Guru Honorer
Sementara itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendorong Kemenpan-RB untuk segera menyetujui sekitar 250 guru honorer untuk diangkat sesuai dengan sistem pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang diusulkan oleh Kemdikbud.
FSGI juga mengkritisi masalah pokok tentang tata pengelolaan guru selama ini yang terjadi di Indonesia. "Khususnya terkait perpindahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kota/kabupaten ke pemerintah provinsi," ujar Heru Purnomo, Sekjen FSGI terpilih dalam Munaslub.
Peralihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi berakibat khususnya kepada nasib guru honorer. "Para guru honorer tidak mendapatkan kepastian terkait hak-hak dan kesejahteraan, khususnya terkait sistem penggajian," terang Heru.
Heru juga mendesak gubernur seluruh Indonesia untuk segera membayar gaji guru honorer daerah yang tertunda. "Agar para guru memeroleh hak-haknya," ujarnya.
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Susanto, mengatakan, investasi bangsa untuk para pendidik bagi anak-anak jangan selalu menghitungnya atas dasar prinsip ekonomi untung rugi karena guru sangat menentukan masa depan bangsa.
Ia mengatakan guru dan wajah peradaban masa depan tidak dapat dipisahkan. Kondisi guru saat ini akan menghasilkan potret anak bangsa 15 tahun bahkan ratusan tahun ke depan. "Maka, jika kita serius mengelola guru, sejatinya kita sedang mendesain kualitas generasi bangsa kita. Inilah yang disebut investasi besar bagi negeri," kata dia.
Menurut dia, sejauh ini sebagian orang berfikir investasi guru dimaknai dengan hitungan ekonomi. Sementara saat memperhatikan nasib guru, sekadar dimaknai sebagai balas budi atas jasa baiknya selama ini. "Padahal, sejatinya setiap elemen masyarakat sedang berinvestasi besar mencetak keandalan anak negeri melalui guru," pungkasnya. cit/E-3
