Mobilisasi pangan dari faerah surplus ke daerah defisit dapat mencegah kenaikan harga dan turut menekan laju inflasi.

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau National Food Agency (NFA) meminta kepala daerah menghubungi langsung lembaganya bila membutuhkan fasilitasi mobilisasi pangan. Langkah ini dimaksudkan untuk menjaga stok dan stabilitas harga di daerahnya.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengatakan mengapresiasi daerah-daerah yang telah melakukan mobilisasi pangan antardaerah sehingga dapat mencegah kenaikan harga dan turut menekan laju inflasi.

"Apabila harga komoditas pangan terkendali, maka target penurunan inflasi di November bisa tercapai seperti yang terjadi pada Oktober, di mana angka inflasi berada di posisi 5,71 persen, turun 0,25 persen dibanding September," ujarnya, Sabtu (26/11).

Arief meyakini mobilisasi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit efektif menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga komoditas pangan di daerah, terutama daerah terluar dan perbatasan.

Ke depan, kata dia, aksi mobilisasi pangan ini akan terus ditingkatkan, untuk itu para pimpinan daerah diminta berkoordinasi dengan Bapanas apabila membutuhkan pasokan komoditas pangan strategis yang dirasa kurang dan menjadi penyebab pertumbuhan inflasi di daerahnya.

Arief pun menyampaikan, keterbukaan informasi untuk dapat menghubungi langsung NFA juga telah disampaikan di hadapan peserta Rapat Koordinasi Terbatas Tim Pengendali Inflasi Pusat Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) wilayah Sulawesi, Kalimantan, Papua dan Maluku terdiri atas 15 perwakilan gubernur bersama Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto , di Pontianak, Kalimantan Barat Jumat (25/11).

Kepala Bapanas itu menyebutkan hingga Jumat (24/11), NFA telah melakukan fasilitasi mobilisasi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit sebanyak 5 ribu ton untuk sejumlah komoditas, seperti beras, bawang merah, cabai keriting, cabai rawit merah, jagung, telur ayam ras, daging ayam ras, gula konsumsi, minyak goreng, livebird atau ayam hidup, dan sapi hidup. Dari sejumlah komoditas tersebut jagung menjadi komoditas dengan volume terbanyak sekitar 3.500 ton.

"Aksi tersebut dijalankan secara business to business (B2B) melalui sinergi antara NFA, Pemda, Asosiasi Petani dan Peternak, dan Pelaku Usaha," jelas Arief.

Upaya mobilisasi pangan ini sejalan dengan hasil telaah Kemenko Perekonomian, yang menyebutkan tantangan utama pengendalian inflasi di daerah perbatasan perlu menjadi perhatian lebih terutama berkaitan dengan kelancaran distribusi, ketersediaan infrastruktur, dan ketersediaan pasokan.

Ekstensifikasi Pertanian

Sementara itu, pemerintah mengawal gerakan tanam padi di kawasan Food Estate Kalimantan Tengah (Kalteng) guna memperkuat produksi beras nasional dalam menghadapi tantangan krisis global. Hal ini menjadi salah satu langkah nyata pemerintah memanfaatkan lahan rawa untuk pengembangan sektor pertanian guna mencukupi ketersedian pangan.

"Saat ini kita bersama Pemerintah Daerah dan Danrem mengerjakan kawasan luas ini tapi nanti rakyat yang akan kelola ini dengan kelembagaan yang ada dan berproses sesuai ekosistem pertanian dan pangan. Dan besok orang Kalimantan harus katakan dari Kalimantanlah Indonesia Kokoh Pangannya dan itu yang akan kita capai di Kalimantan," ujar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo usai melakukan gerakan tanam di Desa Bentuk Jaya Blok A5, Dadahup, Kapuas, Kalteng, Sabtu (26/11), dikutip dari keterangan resmi Kementan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil mengatakan, sejak pertengahan 2020 sampai dengan saat ini sudah mengalokasikan program Food Estate di Propinsi Kalteng pada lahan seluas 62.455 ha.

Baca Juga: