Pemda perlu mensinergikan RPJMD dengan kebijakan secara nasional menuju ke ekonomi hijau yang diperkuat dengan penerapan rendah karbon dan berketahanan iklim.
BANDARLAMPUNG - Pemerintah daerah (pemda) harus menyinkronkan rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) menuju ke arah pembangunan berkelanjutan. Pada saat bersamaan, pemerintah pusat mendesain Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terus mendorong supaya kebijakan pembangunan, baik di tingkat pemerintah pusat dan daerah agar bisa lebih tertata, dengan mengedepankan aspek berkelanjutan dalam setiap pembentukan kebijakan pembangunan.
Fungsional Madya Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas meminta kepada pemerintah daerah untuk menyinkronkan RPJMD yang saat ini dalam proses penyusunan, dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) yang berfokus kepada pembentukan pembangunan yang berkelanjutan.
"Arah kebijakan secara nasional ke depan ini akan lebih hijau, di mana semua harus menuju ke ekonomi hijau yang diperkuat dengan penerapan rendah karbon dan berketahanan iklim. Bagian utamanya adalah bagaimana penanganan dampak perubahan iklim, jadi ada tantangan yang sangat besar bagi tata kota, provinsi, kabupaten yang setiap waktu terus bertumbuh," kata Anna Amalia di Bandarlampung, Lampung, Selasa (24/10).
Dia mengatakan pihaknya terus mendorong upaya mencapai sasaran pembangunan (SDGs) pada 20 tahun ke depan. Tujuannya adalah membentuk peningkatan perekonomian yang maju, dan adanya penurunan intensitas gas rumah kaca menuju bebas emisi sesuai target pada 2060 yang menjadi prioritas pemerintah.
"Dan ini harus dilakukan secara terintegrasi di mana harus memperkuat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang menjadi modal dasar menuju pembangunan negara maju, dan perlu juga mengajak pihak swasta untuk mengubah paradigma bisnisnya dalam mendukung pemerintah mencapai target yang ditentukan," ujarnya lagi.
Menurut dia, Pemerintah Provinsi Lampung memiliki komitmen kuat untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlangsungan lingkungan, sehingga harapannya seluruh pemerintah daerah dapat mendukung serta mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, dan berkelanjutan pada 2024.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memastikan Indonesia terus melanjutkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.
Empat Agenda
Dalam jangka pendek, yakni agenda pembangunan tahun depan, Bendahara Negara menyoroti empat agenda yang menjadi prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keempat agenda tersebut di antaranya Ibu Kota Nusantara (IKN), pemilu, penurunan stunting, dan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, dan pensiunan.
Untuk IKN, APBN mengalokasikan anggaran sebesar 40,6 triliun rupiah yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk rumah sakit, jalan, dan bandara. Anggaran juga digunakan untuk tahapan pemindahan pegawai dan operasional otoritas IKN.
Sementara itu, untuk pemilu dialokasikan anggaran sebesar 37,4 triliun rupiah. Anggaran untuk penurunan stunting dialokasikan sebesar 36,1 triliun rupiah, yang difokuskan pada 12 provinsi prioritas.
