YOGYAKARTA - Pemda DIY telah ditunjuk menjadi salah satu pemdapilot projectimplementasi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Penanggulangan Kemiskinan. Demikian pula dengan UGM, yang ditunjuk sebagai partnerpilot projecttersebut.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan, penunjukan ini berdasarkan karena keduanya mempunyai komitmen yang tinggi untuk menangani masalah-masalah kemiskinan dan kerakyatan di Indonesia. Penunjukkan tersebut diungkapkan oleh Menteri Anas pada acara Grand Launching dan Talkshow Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan, Jumat (21/10) yang berlangsung di Balai Senat Univesitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
RB merupakan upaya dan sarana untuk mengurai serta menjawab permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Melalui Reformasi Birokrasi Tematik, instansi pemerintah dapat lebih fokus untuk dapat menyelesaikan permasalahan tata kelola yang langsung terkait dengan kinerja yang diharapkan.
"Bagaimana RB ini bekerja? Jadi ke depan RB nya akan bekerja bagaimana mengurai dan menyelesaikan secara konkret akar masalah yang terkait dengan tata kelola pada isu atau program prioritas pemerintah," ujar Menteri Anas.
RB Tematik bertujuan untuk mempercepat manfaat program pembangunan agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, juga untuk mempercepat penyelesaian permasalahan utama di masyarakat dan berkontribusi langsung ke program prioritas Presiden Joko Widodo.
Penerapan RB Tematik sendiri disusun dengan menerjemahkan arahan Presiden Jokowi. Tidak hanya pengentasan kemiskinan, RB Tematik memiliki tiga fokus lain, yakni investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan prioritas presiden. Pada RB Tematik dengan fokus Pengentasan Kemiskinan ini, RB Tematik tersebut akan mendorong penggunaan anggaran penaggulangan kemiskinan agar lebih fektif sehingga pelaksanaan program lebih tepat sasaran.
Selain itu, Menteri Anas menyebutkan, RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan ini untuk mengintervensi dan memperbaiki aspek tata Kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, dan perbaikan regulasi/kebijakan. Pun melalui reformulasi program/kegiatan sehingga lebih tepat sasaran dan penyediaan dukungan IT, dll.
"Sebagai contoh, ini saya sering sampaikan. Jadi kalau programnya menurunkan kemiskinan, tentu bukan studi banding tentang kemiskinan tapi langsung bagaimana meningkatkan daya beli. Maka investasi harus kita tumbuhkan. Izin-izin investasi harus kita permudah," ucap Menteri Anas.
Lebih lanjut, dicontohkan Menteri Anas, usaha menurunkan kemiskinan juga bisa melalui menurunkan angka pengangguran. Di samping itu, usaha penanggulangan kemiskinan juga dapat dilakukan dengan kontribusi sektor pendidikan di antaranya meningkatkan pemerataan pendidikan, menurunkan angka putus sekolah, meningkatkan daya tampung sekolah, meningkatkan akses pendidikan penduduk miskin dengan menyalurkan beasiswa untuk peserta didik kurang mampu, dan meningkatkan partisipasi Pendidikan nonformal dengan menyalurkan dana BOP ke lembaga pendidikan nonformal.
