JAKARTA - Pemerintah kabupaten dan pemerintah kota se-Indonesia diminta menyediakan anggaran dana operasional perpustakaan di daerah masing-masing. Hingga saat ini, masih ada 32 kabupaten/kota yang belum membentuk kelembagaan perpustakaan.
Permintaan tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, saat membuka Rapat Koordinasi Perpustakaan, di Jakarta, Kamis (14/3).
Menurut Tjahjo, komitmen pemerintah daerah sangat penting untuk meningkatkan minat baca masyarakat, sehingga tercipta masyarakat yang berpengetahuan, berkualitas, mandiri dan mampu berdaya saing di era global. Apalagi pemerintah saat ini fokus pada pembanguan sumber daya manusia.
"Tahun ini, Bapak Presiden mencanangkan pembangunan sumber daya manusia. Untuk itu, kita berupaya membangun agar masyarakat gemar membaca," ucap Mendagri.
Ia menambahkan, saat ini masih sedikit daerah yang memiliki perpustakaan hingga ke tingkat desa. Ke depan dia berharap agar setiap desa memiliki perpustakaan. "Saat ini, penduduk Indonesia 260 juta, tetapi yang punya ponsel 400 juta, simcard sekitar 700 juta. Ini menandakan minat baca media sosial bukan membaca buku," imbuh dia.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, mengatakan Indonesia saat ini memiliki 164.610 perpustakaan. Kondisi itu menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah infrastruktur perpustakaan terbanyak nomor dua di dunia.
ags/E-3