JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah daerah (Pemda) segera merealisasikan pencairan dana sesuai dengan ketentuan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020. Hal itu diperlukan agar tidak mengganggu proses dan tahapan Pilkada Serentak 2020.
"Mendorong seluruh kepala daerah yang daerahnya belum merealisasikan dana sesuai NPHD agar segera mempersiapkan dan melengkapi persyaratan untuk merealisasikan transfer 100 persen NPHD untuk Pilkada sesuai dengan batas waktu maksimal yang telah ditetapkan yaitu pekan pertama Agustus 2020, serta berkomitmen menyelenggarakan Pilkada serentak," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Senin (27/7).
Dia juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membantu permasalahan yang dihadapi daerah yang berpotensi tidak dapat menyelesaikan target NPHD sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
Beri Teguran
Politikus Partai Golkar itu meminta Kemendagri untuk memberikan teguran dan juga arahan yang jelas kepada daerah yang saat ini proses realisasi NPHD masih di bawah 40 persen agar realisasinya di seluruh daerah dapat tercapai sesuai target.
Bamsoet meminta pemerin-tah pusat meningkatkan peng-awasan kepada Pemda dalam mengajukan anggaran agar tidak secara sepihak, melainkan harus melibatkan seluruh penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah setempat.
Langkah itu, agar tahapan realisasi NPHD dapat berjalan se-suai yang direncanakan dengan lancar dan transparan.
Secara terpisah, Kapolda Kepulauan Babel, Irjen Pol Anang Syarif Hidayat mengatakan Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memperketat pengawasan media sosial (Medsos) guna mencegah penyebaran informasi bohong atau hoaks dan kampanye hitam melalui daring menjelang Pilkada9 Desember 2020.
"Kita sudah mempersiapkan tim siber untuk membantu Bawaslu dalam menciptakan pilkada yang kondusif, aman, dan jurdil," kata Irjen Anang.
Ia mengatakan Pilkada di tengah pendemi Covid-19 tahun ini akan dipengaruhi peran Medsos yang sangat kuat, sehingga perlu upaya bersama dalam mencegah kampanye-kampanye hitam dan hoaks dalam pesta demokrasi ini.
"Kita juga telah siapkan tim siber, kepada para pelaku yang suka mengkampanyekan kampaye hitam untuk berhenti berbuat seperti itu, demi menjaga kondisi masyarakat tetap kondusif di tengah pendemi Covid-19 ini," ujarnya.
Menurut dia, para pelaku harus berhenti kampanye hitam dan hoaks karena selain melanggar UU Pemilu juga melanggar UU ITE. "Kita tidak sekadar mempermasalahkan pelanggar pemilu, tetapi juga pelanggaran ITE kepada pelaku, agar mereka jera," katanya. nAnt/N-3
