Pembiayaan seluruh siswa di sekolah swasta butuh dan 84 triliun rupiah. Nominal tersebut merupakan penghitungan jumlah anak di sekolah swasta dengan kebutuhan siswa.
JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menyebut, pembiayaan seluruh siswa di sekolah swasta butuh dan 84 triliun rupiah. Nominal tersebut merupakan penghitungan jumlah anak di sekolah swasta dengan kebutuhan siswa.
"Biaya tambahan yang dibutuhkan untuk membiayai anak di sekolah swasta adalah 84 triliun rupiah. Kita hanya butuh refocusing dan penentuan skala prioritas," ujar Ubaid, dalam keterangannya kepada Koran Jakarta, Kamis (1/8).
Dia menuturkan, pasca PPDB 2024 ini, pihaknya menyurvei besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua di wilayah Jadebotabek untuk bisa membiayai anaknya belajar di sekolah swasta. Rata-rata biaya yang dihabiskan adalah 8 juta rupiah/anak dalam setahun di jenjang SD-SMA.
Ubaid menambahkan, berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2023, jumlah anak di sekolah swasta adalah 10.523.879 anak. Menurutnya, tarif sekolah swasta sudah disesuaikan dengan komponen pendidikan yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional (personalia dan nonpersonalia).
"Angka ini sebenarnya bisa dijadikan patokan perkiraan standar pembiayaan pendidikan per anak di sekolah swasta. Kebutuhan ini sangat kecil sekali dibandingkan jumlah anggaran pendidikan yang sangat fantastis 665 triliun rupiah," jelasnya.
Dia menilai, selama ini pemerintah memaknai sekolah bebas biaya hanya di sekolah-sekolah negeri saja. Sementara di sekolah swasta, orang tua dibebani dengan sejumlah pungutan yang memberatkan orang tua.
"Inilah yang menyebabkan banyak orang tua protes karena menyebabkan anak putus sekolah, atau memaksa lanjut sekolah tapi diujung kelulusan, ijazah mereka ditahan oleh pihak sekolah karena belum melunasi sejumlah pungutan," katanya. Ubaid menekankan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Menurutnya, 20 persen APBN untuk pendidikan itu sudah sangat cukup untuk mewujudkan sekolah tanpa dipungut biaya.
"Tidak hanyadi SD-SMP, tapi membebaskan biaya sekolah dari SD-SMA, baik di negeri maupun swasta. Apalagi, sumber dana pendidikan tidak hanya bergantung pada APBN, tapi juga ada 20 persen dari APBD," tuturnya. ruf/S-2
