JAKARTA - Pemerintah mencatat realisasi pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sejak diluncurkan pada Juni hingga 6 Agustus lalu mencapai 21,8 persen. Penyerapan untuk bansos tercatat terbesar dalam realisasi tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 6 Agustus 2020 mencapai 151,25 triliun rupiah dari pagu sebesar 695,2 triliun rupiah.
"Dari 695,2 triliun rupiah itu, DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) sudah dikeluarkan 313,2 triliun rupiah. Anggaran yang tanpa pakai DIPA 155,9 triliun rupiah yaitu insentif perpajakan. Sedangkan yang masih belum di DIPA-kan sebanyak 226,1 triliun rupiah," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (10/8).
Untuk bidang kesehatan dengan alokasi 87,55 triliun rupiah yang sudah DIPA 45,9 triliun rupiah, tanpa DIPA sebesar 3,8 triliun rupiah karena merupakan insentif, serta belum DIPA mencapai 37,9 triliun rupiah dengan realisasi 7,1 triliun rupiah atau 14,4 persen dari DIPA dan tanpa DIPA.
Untuk program perlindungan sosial dengan alokasi 203,91 triliun rupiah meliputi sudah DIPA mencapai 177,1 triliun rupiah, sedangkan belum DIPA sebesar 26,7 triliun rupiah telah terealisasi 86,45 triliun rupiah atau 48,8 persen dari DIPA.
Realisasi itu terdiri atas PKH mencapai 26,6 triliun rupiah, kartu sembako 25,8 triliun rupiah, bantuan sembako Jabodetabek 3,2 triliun rupiah, bantuan tunai non-Jabodetabek 16,5 triliun rupiah, kartu prakerja 2,4 triliun rupiah, diskon listrik 3,1 triliun rupiah, dan BLT dana desa 8,8 triliun rupiah.
Upaya Percepatan
Upaya percepatan penyerapan anggaran untuk perlindungan sosial akan dilakukan dengan akselerasi penyelesaian data KPM, penguatan pendampingan desa, dan pelaksanaan program kartu prakerja gelombang ke-4 yang dimulai sejak 7 Agustus 2020.
Sri Mulyani menyatakan tren penyerapan anggaran secara keseluruhan telah menunjukkan adanya peningkatan seiring dengan upaya pemerintah dalam memperpanjang program hingga Desember 2020. Tak hanya itu, Sri Mulyani menuturkan pemerintah turut melakukan redesain terhadap program-program yang tidak mengalami peningkatan dalam pelaksanaannya.
"Kita akan selalu melakukan redesain agar dampak dari penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi bisa maksimal. Kita terus mempercepat proses simplifikasi terhadap proses birokrasinya," tegasnya.
Ant/E-10
