JAKARTA - Pembiayaan inovatif sangat diperlukan untuk mengatasi kesenjangan (gap) pendanaan infrastruktur di Indonesia yang cukup besar. Karenanya, pelibatan swasta dalam pembiayaan infrastruktur sangat penting, terutama melalui skema Kerja Sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Kesenjangan (pendanaan) infrastruktur kita itu bisa puluhan, ratusan, bahkan bisa mencapai ribuan triliun rupiah," ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam acara Innovative Financing in Unity (INFINITY), yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (1/3).
Dengan demikian, pengembangan pola pembiayaan pembangunan infrastruktur sangat diperlukan, terutama pembiayaan inovatif, agar pembangunan infrastruktur tak selalu menunggu dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Menurut Bendahara Negara, kebutuhan infrastruktur selalu sangat mendesak, apalagi untuk Indonesia yang ingin keluar dari jebakan kelas menengah alias middle income trap.
Karena itu, pembiayaan inovatif dibutuhkan melalui kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun badan usaha. Barulah kemudian menyusun struktur pembiayaan dari sebuah kebutuhan infrastruktur.
"Dalam perjalanannya, sesudah Kemenkeu harus memahami, kami butuh mitra. Kemudian, kami juga harus bicara dengan badan usaha milik negara (BUMN) dan tentang skema penjaminannya," tuturnya.
Karenanya, Sri Mulyani menyebutkan peran PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dalam hal ini menjadi penting sehingga pemerintah memberikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar 10 triliun rupiah sejak 2009-2022.
Dari PMN yang diberikan tersebut, PT PII sudah bisa menjamin proyek senilai 533 triliun rupiah dengan nilai penjaminan 94 triliun rupiah.
Seperti diketahui, Kementerian Keuangan menganggarkan belanja untuk infrastruktur pelayanan dasar sebesar 392 triliun rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Angka tersebut lebih besar dari 2022 sebesar 365,8 triliun rupiah.
Akselerasi Pembangunan
Pada kesempatan sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan inovasi pembiayaan telah membantu dalam mengakselerasi pembangunan jalan tol dan infrastruktur di Indonesia.
"Inovasi pembiayaan tidak hanya skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Pertama, tentang kenapa kita bisa lebih cepat membangun jalan tol atau infrastruktur di PUPR, karena pembebasan lahan. Kita membujuk penyedia jasa atau pemrakarsa untuk bisa mengadakan tanah dengan dana talangan, ini termasuk inovasi pembiayaan yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya. Skema ini lebih cepat dan nantinya (dana talangan) diganti oleh Menteri Keuangan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)," ujarnya.
Menurut dia, dana talangan pembebasan lahan merupakan inovasi pembiayaan pertama yang sangat dirasakan dan itu tidak akan terjadi kalau tidak mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan.
"Kedua, adalah kita ada yang namanya skema cross subsidy lelang, jadi kita melakukan lelang di Jawa dengan kriteria siapa yang bisa membangun Tol Trans-Sumatera lebih panjang itu yang akan menang," kata Basuki.
