JAKARTA - Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Dadang Sunendar, mengatakan Indonesia belum memiliki pembelajaran aktif-inovatif. Menurutnya, Pemerintah perlu menata kembali semua komponen strategis yang mendukung sistem pembelajaran.
"Sistem pembelajaran bauran yang aktif, kreatif, dan inovatif ini kita belum punya. Ini yang harus kita ciptakan," jelas Dadang dalam RDPU Komisi X DPR RI, yang diakses Kamis (31/10).
Dia menerangkan, pendidikan bermutu bisa dihadirkan dengan sistem pembelajaran bermutu. Menurutnya, untuk membangun sistem pembelajaran, pemerintah membutuhkan lima hal.
Pertama, tutur Dadang, melakukan kompetensi siswa yang terukur sesuai standar. Kedua, diversifikasi kurikulum sekolah dan inovasi pembelajarannya. "Ketiga, perlu membangun asesmen, pelaporan, dan umpan balik terhadap hasil pembelajaran," jelasnya.
Dia menambahkan, langkah keempat yaitu pemerintah mesti menyediakan guru profesional. Kelima, transformasi dalam menghadirkan guru berkualitas. Salah satunya lewat lembaga pendidikan maupun pendidikan profesi guru. "Lakukan transformasi LPTK dan PPG yang bermutu," katanya.
Sekolah Gratis
Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji meyakini seluruh anak di Indonesia bisa bersekolah gratis mulai dari SD hingga SMA, baik di sekolah negeri maupun swasta. Menurutnya, pemerintah selalu menghindar ketika diminta menanggung biaya sekolah seluruh anak Indonesia. "Setidaknya, untuk masa wajib belajar dari SD hingga SMA. Alasan yang kerap dimunculkan pemerintah adalah anggaran tidak cukup," terangnya.
Dia menjabarkan, kebutuhan biaya sekolah setiap anak di jenjang SD sebesar 3,2 juta rupiah per tahun, sedangkan jenjang SMP, butuh Rp5,5 juta satu tahun untuk biaya pendidikan. Apabila dikalikan dengan total siswa, kebutuhan total biaya pendidikan SD dan SMP sebesar 27 triliun rupiah per tahun. "Artinya kita sangat mampu, di mana tahun depan anggaran pendidikan itu 722 triliun rupiah," ucapnya. ruf/S-2
