Untuk mencegah penularan Covid-19, masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan yaitu jaga jarak, pakai masker, dan rajin cuci tangan.
BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Provinsi Jawa Barat masih mengkaji opsi Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) bagi masyarakat di sekitar kawasan Sekolah Calon Perwira (Secapa) TNI Angkatan Darat(AD) yang menjadi klaster baru Covid-19. Masih berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Cidadap untuk opsi tersebut.
"Kami berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Cidadap untuk opsi tersebut karena pembatasan itu bisa saja dilakukan di seluruh kecamatan atau hanya di kawasan SecapaAD. Tadi sedang dibahas istilahnya PSBM. Sekarang sedang dipiilih apakah seluruh wilayah kecamatan atau cukup radius SecapaAD saja," kata Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna,di Bandung, Minggu (12/7).
Menurut dia,di kawasan SecapaAD ada delapan rukun warga (RW) permukiman masyarakat. Delapan RW itu meliputi tiga kelurahan yakni Kelurahan Ledeng, Hegarmanah, dan Ciumbuleuit. Pilihan mana yang akan diambil, PSBM keseluruhan atau mengambil dari radius titik klaster SecapaAD. Kalau itu ditentukan, berapa posko yang disiapkan dan tindakan yang akan dilakukan.
Diawasi Ketat
Ema Sumarna mengatakanaktivitas orang yang ke luar dan masuk wilayah yang diberlakukan PSBM itu harus diawasi dengan ketat dan tercatat. Meski begitu, disarankan masyarakat sekitar SecapaAD tidak beraktivitas jika tidak memiliki keperluan penting. Jika PSBM diberlakukan, keperluan pangan dan sarana peralatan yang dibutuhkan masyarakat bisa diajukan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bandung.
"Ini masalah kesehatan, dampaknya masalah nyawa. Saya harapkan secepatnya kalau ada kesepakatan, ajukan dan Perwaltentang PSBMbisa ke luar lusa, dan PSBMbisa diberlakukan," katanya.
Dengan diberlakukannya PSBM, diharapkan penyebaran Covid-19 dapat dicegah dan pelacakan dapat berjalan optimal apabila ada warga yang dinyatakan reaktif Covid-19 setelah dilakukan pemeriksaan.
Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas NH Kertopati mengatakan Pimpinan TNI AD harus menyelidiki dan melacak embrio penyebab 1.280 personel di Secapa AD, positif Covid-19. Untuk itu, pusat pendidikan TNI-Polri hendaknya menerapkan kuliah daring.
"Menurut saya pihak pimpinan TNI AD harus menyelidiki embrio, sehingga bisa didapati ribuan siswa prajurit terkena korona di Secapa. Untuk mencegah penyebaran Covid-19, metode pembelajaran jarak jauh dinilai menjadi alternatif model pendidikan di masa pandemi seperti sekarang.
Kedisiplinan dan kepatuhan pimpinan dan siswa Secapa dalam melaksanakan protokol kesehatan harus pula ditelisik, sudah benar atau belum. "Evaluasi pimpinan Secapa adalah sebuah keniscayaan," kata wanita yang biasa disapa Nuning ini.
Memang, tambah Nuning, kuliah video conference, saat ini menjadi jalan keluar. Tetapi dalam pendidikan TNI/Polri ada mata pelajaran atau perkuliahan yang menuntut tatap muka. n fdl/Ant/N-3
