Pembangunan infrastruktur di Jawa sangat besar karena populasinya lebih padat dibanding wilayah lain dan guna menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
JAKARTA - Upaya pemerintah Joko Widodo mengurangi ketimpangan pendapatan antarwilayah belum ditopang sepenuhnya dengan komitmen merealisasikan pembangunan sarana dan prasarana yang lebih terarah ke wilayah pesisir dan terluar. Salah satu dari kebijakan tersebut terlihat pada pembangunan infrastruktur yang pembangunannya masih didominasi di Pulau Jawa.
Dari sebaran proyek infrastruktur yang disampaikan Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis (KPPIP), terlihat jelas pembangunan tersebut belum memperlihatkan upaya untuk mengikis kesenjangan antarwilayah dengan proyek-proyek infrastruktur. Di Sumatera, pembangunan infrastruktur meliputi 61 proyek dengan nilai 638 triliun rupiah, sedangkan di Jawa jumlahnya mencapai 93 proyek dengan nilai investasi 1.065 triliun rupiah.
Sementara itu, wilayah Bali dan Nusa Tenggara hanya 15 proyek dengan nilai 11 triliun rupiah. Demikian juga dengan Sulawesi sebanyak 27 proyek senilai 155 triliun rupiah, Maluku dan Papua sebanyak 13 proyek dengan nilai 444 triliun rupiah, dan 12 proyek dan 2 program nasional.
Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian, Lukita Dinarsyah Tuwo, dalam keterangannya di Jakarta, pekan lalu, mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh daerah di Indonesia dengan menerbitkan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 yang ditandatangani pada 15 Juni 2017.
Regulasi tersebut memasukkan 55 proyek dan satu program usulan baru senilai 1.206 triliun rupiah, menggantikan 31 proyek yang keluar Proyek Strategis Nasional (PSN). "Dengan demikian, total PSN sebanyak 245 proyek dan dua program dengan nilai investasi 4.197 triliun rupiah," kata Lukita.
Tidak hanya menambah jumlah proyek, tetapi juga memperluas fasilitas bagi proyek PSN, mulai fasilitas untuk persoalan tata ruang, pendanaan penyediaan tanah, hingga fasilitas berupa jaminan politik. Tujuannya tidak lain demi memuluskan percepatan implementasi proyek infrastruktur.
Fasilitas tersebut, tambah Lukita, diharapkan bisa membantu KPPIP melampaui capaian target sebelumnya sebanyak 20 proyek. Tahun 2018-2019 diperkirakan menjadi puncak selesainya proyek infrastruktur baik yang strategis maupun prioritas.
Dia berharap KPPIP bekerja lebih keras lagi agar target puncak selesainya proyek-proyek yang masuk PSN dan prioritas di tahun 2018 dan 2019 bisa tercapai, antara lain dengan memperkuat monitoring dan evaluasi di tiap tahapan.
Jaga Pertumbuhan
Menanggapi masih dominannya pembangunan infrastruktur di Jawa dibandingkan dengan sejumlah wilayah lainnya, Deputi VI Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo, beberapa waktu lalu mengatakan pembangunan infrastruktur di Jawa karena jumlah penduduk lebih padat dibanding dengan wilayah-wilayah lainnya.
"Pembangunan di Jawa terutama jalan tol untuk lebih memudahkan akses sehingga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga," kata Wahyu. Sedangkan di luar Jawa lebih banyak pada infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan maksud agar daerah bisa menggaet investor masuk ke wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar.
Sebab itu, dia berharap agar pemerintah daerah tidak hanya menunggu insentif dari pemerintah pusat, tetapi mereka juga menyediakan insentif yang memudahkan investor masuk ke wilayah mereka. Salah satunya dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memangkas Peraturan-Peraturan Daerah (Perda) yang kurang bersahabat dengan investor.
bud/E-10
