JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR menyampaikan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, harus dijaga keberlanjutannya.
"Pembangunan Ibu Kota Nusantara harus dijaga keberlanjutannya. IKN bukan hanya untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga para inovator dan para wirausahawan," kata Presiden Jokowi saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (16/8) kemarin.
Presiden Jokowi mengatakan IKN tidak hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga sarana dan prasarana sebagai motor penggerak ekonomi baru. IKN tidak akan hanya menjadi kota biasa, kata Jokowi, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia.
"Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya, 80 persen investasi swasta diundang untuk berpartisipasi," ujar dia.
Agenda pembangunan IKN, kata Jokowi, harus ditopang oleh manusia Indonesia yang unggul. Karena itu di bidang kesehatan, stunting atau tingkat kekerdilan anak di Indonesia harus cepat dipangkas.
"Layanan promotif dan preventif serta layanan pengobatan harus semakin kuat dan merata," kata Jokowi.
Kepala Negara juga menyampaikan pemerintah terus memprioritaskan akses anak usia didik terhadap layanan pendidikan yang berkualitas. Para siswa dan mahasiswa, kata Jokowi, harus dikenalkan pada dunia kerja sejak dini. "Minat anak di bidang sains, teknologi, seni, dan olahraga harus didukung dan diapresiasi," kata Presiden Jokowi.
Pembangunan infrastruktur di IKN berikut kawasan pendukungnya yang saat ini sudah dimulai, sumber pendanaannya secara umum dari dua mata anggaran, yakni 20 persen dari APBN, selebihnya yang 80 persen diharapkan dari investor.
"Untuk tahap awal atau 20 persen dari kebutuhan infrastruktur IKN memang sumbernya dari APBN yang saat ini sedang berproses, ke depan yang 80 persen tentu dari investasi swasta," ujar Sekretaris Tim Transisi IKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya di Samarinda, kemarin.
Tahap awal yang 20 persen tersebut seperti pembangunan Istana Negara, manajemen konstruksi pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, manajemen konstruksi pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di KIPP IKN, dan sejumlah pekerjaan lainnya.
Sehari sebelumnya, saat mengelar "Seminar Tata Kelola Pelaksanaan Pembangunan IKN" di Samarinda, ia mengatakan bahwa seminar tersebut digelar diantaranya karena pihaknya ingin menyebarkan pemahaman ke publik mengenai komitmen pemerintah terhadap pembangunan IKN.
Seminar ini digelar agar publik paham bahwa dalam pelaksanaan pembangunan wajib menerapkan tata kelola yang baik, tidak ada penyelewengan, tidak ada yang main-main, dan tidak ada korupsi.
