JAKARTA - Deputi IV Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro menyatakan rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, merupakan cara revolusioner Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan pemerataan ekonomi.
"Langkah ini merupakan cara revolusioner Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pemerataan ekonomi," kata Juri pada Seminar Nasional Kesiapan Pemerintah dalam Menjawab Tantangan Pemindahan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur, yang diselenggarakan dalam Kongres Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan, secara daring dari Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (28/6).
Juri mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal IV-2020, dari total Produk Domestik Bruto (PDB) 15.434,2 triliun rupiah, Pulau Jawa masih mendominasi dengan porsi 58,75 persen, diikuti Sumatera 21,36 persen, Kalimantan 7,94 persen, Sulawesi 6,66 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,94 persen, serta Maluku dan Papua 2,34 persen.
Menurut Juri, jumlah penduduk yang besar serta pembangunan infrastruktur yang sudah lebih dulu maju di Pulau Jawa, membuat investor dan masyarakat luar Jawa tertarik untuk mengadu nasib di Jawa.
Melalui IKN, pemerintah bercita-cita membangun sebuah kota berbasis smart, green, beautiful, dan sustainable. "Cita-cita ini sungguh penting. Tapi hanya akan jadi wacana dan imajinasi kalau tidak dimulai untuk diwujudkan," kata Juri.
Kemajuan Bersama
Dia menambahkan apabila cita-cita tersebut sudah diwujudkan, maka Indonesia akan memiliki rasa percaya diri, dan menjadikan IKN penanda atau arah kemajuan bersama. "Itu sebabnya di berbagai kota dan peradaban dunia yang maju, simbol atau landmark punya peran sentral dalam kemajuan mereka. Kalau sekarang kita baru punya Monas, kelak kita harus punya landmark baru di Kalimantan," ujar Juri.
Namun Juri menyadari, masih ada berbagai tantangan besar dalam upaya memindahkan IKN. Pertama, soal pandemi Covid-19 yang harus menjadi prioritas saat ini. Bagaimana pun perencanaan jangka menengah dan panjang tetap harus dilakukan-agar saat pandemi mereda, Indonesia sudah bisa langsung lepas landas.
"Jangan sampai tidak ada persiapan atau bahkan kehilangan cita-cita sama sekali," jelasnya.
Tantangan kedua, terkait anggaran, di mana pemerintah harus tetap berhemat. Namun Juri menekankan skema pembiayaan IKN tidak akan selalu bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Bagian terbesarnya justru berasal dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Public-Private Partnership) dan kontribusi atau investasi swasta.
"Perkiraan kasarnya, dari total dana sebesar Rp466 triliun yang dibutuhkan, APBN hanya sekitar Rp89,4 triliun, KPBU dan swasta Rp253,4 triliun, sementara BUMN serta BUMD Rp123,2 triliun," jelasnya.
Adapun terkait dukungan masyarakat, Juri meminta perlunya kesadaran bersama untuk mewujudkan cita-cita besar ini. n Ant/N-3
