JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, disebut oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu Calon Wakil Presiden (Cawapres) potensial yang pantas mendampingi Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden (Capres).
Pengamat Politik, Muhammad AS Hikam, di Jakarta, pekan lalu, mengatakan kalau PDIP dan partai pendukung Ganjar lainnya menjatuhkan pilihan pada Mahfud, maka pemilih dari Nahdlatul Ulama (NU) cenderung lebih mudah dikonsolidasikan.
Seperti dikutip dari akun Twitter pribadinya, Hikam mengatakan tidak dapat dipungkiri ada kelompok Islam yang kecewa terhadap politik akibat Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2019 lalu. Namun, diyakini akan muncul kelompok baru yang lebih moderat. Sebab itu, Hikam sangat menyayangkan jika Ganjar sampai tidak memilih Mahfud.
Meskipun telah mendapat dukungan banyak pihak, Mahfud tampak tak menghiraukan perihal pencapresan. "Sayangnya, Pak Mahfud-nya sampai kita bicara ini kayaknya adem ayem aja," kata Hikam.
Dalam Podcast bersama Helmy Yahya, Mahfud menanggapi datar isu pencalonan dirinya sebagai Cawapres. Dia mengatakan banyak belajar dari Pilpres 2019 saat dirinya digadang-gadang menjadi Cawapres untuk Presiden Jokowi saat itu. Namun, Mahfud akhirnya gagal terpilih. Sebab itu, dia hanya berserah diri.
"Iya, saya belajar dari itu bahwa kalau direncanakan, kalau Tuhan tidak mengizinkan apa lagi di politik, bisa belok mendadak," kata Mahfud.
Penegakan Hukum
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad, yang diminta pendapatnya mengatakan Mahfud berpotensi dipilih menjadi pendamping Ganjar dalam Pilpres 2024 mendatang. Peluangnya semakin besar jika masalah penegakan hukum di masa depan dianggap menjadi isu yang penting di mata elite.
"Jika isu penegakan hukum dianggap isu yang paling krusial di mata elite dan mayoritas pemilih Indonesia maka peluang Mahfud makin besar," kata Nyarwi Ahmad, Senin (1/5).
"Intinya, kalau isunya adalah penegakan hukum, kans Mahfud akan besar. Nah, ini para elite parpol benar-benar concern dengan penegakan hukum tidak?" kata Nyarwi.
Dinamika elektoral preferensi pemilih pada sosok-sosok potensial yang berpeluang dinominasikan oleh partai-partai sebagai pendamping Ganjar, menurut dia, masih sangat mungkin untuk berubah. Dan itu semua juga sangat tergantung dari faktor elektoral, yakni seberapa kuat didukung oleh pemilih.
"Kalau desakan untuk memasangkan Ganjar-Mahfud makin kuat ya elite parpol tentu susah untuk menolaknya," pungkas Nyarwi, yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies.
