JAKARTA - Untuk meningkatkan daya saing pelayanan kepelabuhanan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengoptimalkan pelayanan kegiatan Ship To Ship (STS) atau alih muat barang dari kapal ke kapal di daerah perbatasan seperti di Pulau Nipa, Kepulauan Riau.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan upaya peningkatan layanan kegiatan STS sudah tertuang di dalam Permenhub yang telah disesuaikan dengan adanya UU Cipta Kerja (Omnibus Law) sebagaimana arahan Presiden untuk menciptakan daya saing. Dimana STS menjadi suatu bisnis yang luar biasa yang menjadi bisnis strategis di negara Singapura dan di Malaysia. Untuk itu pihaknya akan mengoptimalkan layanan ini, salah satunya yaitu dengan menyelaraskan pentarifannya sehingga bisa menciptakan daya saing dengan negara tetangga.

"Dengan adanya penyelarasan tarif tersebut, akan memberikan manfaat bagi Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah. Karena dari tarif itu, tentu pemerintah pusat dapat dan pemerintah daerah juga dapat. Dan akhirnya kita berikan lagi kepada layanan, supaya bisa memberikan suatu layanan yang maksimal," kata Budi dalam siaran persnya, akhir pekan lalu.

Ke depannya, ia berharap Kepulauan Riau menjadi daerah terdepan dalam pelayanan kegiatan STS karena lokasinya sebagai pulau terluar, sangat strategis, yang memungkinkan disinggahi kapal-kapal dari negara lain. Lebih lanjut Budi juga mengungkapkan, diperlukan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah. Selain itu, Kemenhub akan menugaskan orang-orang terbaik dan berpengalaman internasional.

"Harapannya, yang tadinya di sini hanya ada 3 atau 4 atau 7 kapal yang datang, kalau kita bisa optimalkan layanannya baik dari aspek kemudahan pelayanan, keselamatan dan keamanan, serta pentarifan, akan memberikan nilai kompetitif. Sehingga kapal yang datang bisa bertambah menjadi 21 atau 35, atau bahkan 50 kapal yang datang. Daya saing ini harus kita ciptakan," katanya.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan, mendukung langkah Menhub untuk mengoptimalkan layanan STS di Pulau Nipa. Ia mengatakan, ke depannya akan melakukan pola pendekatan yang lebih sistematis agar perizinan dapat berjalan dengan lebih cepat dan lebih baik. Sehingga dari sisi tarif, manajemen pengelolaan, dan pelayanannya bisa bersaing dengan negara lainnya.

"Sejumlah pelayanan kepelabuhanan di Pulau Nipa yang akan dioptimalkan yaitu : Pembersihan tangki dan pengelolaan sampah; Fasilitas sarana dan infrastruktur; Pemanduan Alih muatan barang kapald ke kapal; Terminal terapung (floating storage & offloading/FSO); Labuh sementara; Pengisian bahan bakar kapal (bunkering) dan Berlabuh jangkar (anchorage)," katanya.

Baca Juga: