JAKARTA - Sepanjang 2018, Deputi bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan pelatihan vokasional (keterampilan) di delapan wilayah yang terkena bencana. Materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dan sesuai dengan potensi yang ada di wilayah masing-masing.
Plt Deputi bidang Pengembangan SDM Kemenkop dan UKM, Rully Nuryanto, menjelaskan delapan wilayah tersebut adalah Kabupaten Pacitan (banjir), Kabupaten Tasikmalaya (gempa), Kabupaten Garut (banjir), Kabupaten Lombok Timur (banjir bandang), Kabupaten Bireuen (gempa), Kabupaten Karangasem, Bali (gunung meletus), Kabupaten Bangli (gunung meletus), dan Kabupaten Gunung Kidul (banjir).
"Total peserta pelatihan sebanyak 240 orang," kata Rully, di Jakarta, akhir pekan lalu. Dia menambahkan, sesuai PP 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana, peran Kemenkop UKM lebih kepada upaya pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya, melalui pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana.
Selain itu, lanjut Rully, dalam rangka percepatan pemulihan pascabencana gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB), pihaknya sudah menggelar pelatihan vokasional dengan peserta sebanyak 60 orang.
Sementara kegiatan pelatihan terpadu seperti pelatihan kewirausahaan, perkoperasian, dan vokasional, yang bekerja sama dengan Dekranas dan PKK yang sedianya dilaksanakan pada 8 Oktober 2018 di Kota Palu, Sulawesi Tengah, diundur pelaksanaannya mengingat kondisi Kota Palu pascabencana dan tsunami masih belum kondusif. Karena, bantuan yang lebih diperlukan dalam hal logistik, medis, dan perbaikan infrastruktur yang rusak," ungkap Rully.
Tahun depan, lanjut Rully, pihaknya tetap fokus dan sudah menetapkan program pelatihan vokasional di daerah pascabencana, di antaranya Kabupaten Karo, Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, Kota Mataram, Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala, dengan total peserta sebanyak 330 orang.
Selain program pelatihan di wilayah terdampak bencana, pada 2018 ini juga Kemenkop UKM telah menggelar program pelatihan vokasional di daerah perbatasan dan daerah tertinggal. "Di daerah perbatasan, kita bekerja sama dengan Badan Nasional Pengelola Daerah Perbatasan, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta dinas koperasi UKM yang ada di wilayah perbatasan," jelas Rully.
Untuk pelatihan vokasional di daerah tertinggal, Rully menyebutkan berdasarkan Perpres 131 Tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal 2015-2019 sebanyak 122 kabupaten di 23 provinsi.
"Kita menggelar program pelatihan di 13 kabupaten, seperti Bondowoso, Sorong, Raja Ampat, Gorontalo Utara, Boalemo, Sigi, Bima, Banggai Kepulauan, Nias Utara, Lombok Barat, Situbondo, Seluma, dan Halmahera Selatan. Materi pelatihan selain menjadi kebutuhan dan potensi masyarakat setempat, juga diharapkan bermanfaat bagi masyarakat di sana untuk bisa memulai sebuah usaha," imbuh Rully.eko/E-3