JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengakui pelaksanaan program nasional Tol Laut masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya tantangan terbesar muatan balik dari Indonesia Bagian Timur ke Indonesia Bagian Barat belum optimal.
"Untuk itu, ke depan Pemerintah terus mendorong optimalisasi muatan balik dari daerah melalui sinergi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah, BUMN, dan masyarakat setempat sehingga dapat meningkatkan kapasitas angkut serta meningkatkan perekonomian daerah setempat," jelas Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Wahju Satrio Utomo saat membuka Rakornas Tol Laut mewakili Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Selasa (17/10).
Tol Laut merupakan program nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Program tersebut dilatarbelakangi masih adanya kesenjangan (disparitas) harga cukup tinggi antar wilayah di Indonesia.
Meski belum optimal, Wahju mengklaim secara umum pelaksanaan program Tol Laut berjalan baik dan terus meningkat, baik dari sisi regulasi sebagai payung hukum maupun realisasi muatannya.
Tommy berharap melalui Rakornas ini dapat dibahas permasalahan-permasalahan yang memberi manfaat bagi penyelenggaraan program tol laut. Dengan demikian, program itu nantinya mampu meningkatkan konektivitas antarpulau serta mampu pemerataan ekonomi di seluruh wilayah.
Pada kesempatan sama, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Bay M Hasani dalam laporannya mengatakan dukungan Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan Program Tol Laut mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 November 2015 yang diawali dengan peluncuran 3 (tiga) trayek perdana.
"Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun perjalanannya terus mengalami peningkatan, dan pada tahun 2017 trayek tol laut bertambah menjadi 13 Trayek, 7 (tujuh) trayek dilaksanakan oleh PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PT. Pelni) melalui Penugasan, dan 6 (enam) trayek dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut swasta," jelasnya.
Bangun Sinergi
Lebih lanjut, menurut Bay, keberhasilan penyelenggaraan Tol Laut harus didukung pula dengan sinergi antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN dan Pemerintah Daerah salah satunya melalui program Rumah Kita.
"Rumah Kita berada di 19 lokasi dengan penanggungjawab yang berbeda - beda untuk memaksimalkan peranannya sebagai tempat untuk menampung barang-barang yang dibawa kapal tol laut dan dari daerah yang disinggahi tol laut," katanya.mza/E-10
